Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menebak Pengganti Jenderal Timur Pradopo

Kompas.com - 12/08/2013, 11:45 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kursi Tri Brata I (TB I), sebutan untuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), akan segera ditinggalkan Jenderal Timur Pradopo jika Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menggantinya tahun ini sebelum Timur resmi pensiun pada bulan Januari 2014. April lalu, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha pernah mengatakan bahwa Presiden berencana mengganti Timur sekitar bulan Agustus atau September 2013.

Mendengar rencana Presiden itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) langsung menggodok sejumlah nama yang dinilai berpotensi menjadi calon kapolri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Kompolnas berwenang memberikan saran dan pertimbangan calon kapolri kepada Presiden.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo (kiri) didampingi Irwasum Polri, Komjen Fajar Prihantoro mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/6/2012). Rapat membahas berbagai persoalan aktual salah satunya kerusuhan di Jayapura, Papua.

Kompolnas mengaku telah melakukan penelusuran rekam jejak hingga akhirnya jatuh kepada sebelas nama, baik jenderal bintang tiga maupun bintang dua. Sebelas nama itu adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komisaris Jenderal (Komjen) Sutarman, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar, Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Budi Gunawan, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Putut Eko Bayu Seno, Kadiv TI Irjen Tubagus Anis Angkawijaya, Wakabareskrim Polri Irjen Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kapolda Bali Irjen Arif Wachjunadi, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution, Kakorlantas Polri Irjen Pudji Hartanto, dan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi.

Adapun syarat menjadi calon kapolri ialah berpangkat komjen dan pernah menjabat sebagai kapolda. Mereka yang masih berpangkat irjen harus menduduki posisi jenderal bintang tiga terlebih dahulu.

Sejumlah nama itu nantinya akan disaring kembali untuk kemudian diserahkan kepada Presiden. Kompolnas akan merundingkan nama yang diserahkan ke Presiden setelah melakukan rapat dengan Ketua Kompolnas Djoko Suyanto yang juga Menteri Politik Hukum dan HAM.

"Kami bertemu Ketua Kompolnas lebih dulu, kemudian serahkan ke Presiden," kata anggota Kompolnas Hamidah Abdurrahman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/8/2013).

Mendekati rencana Presiden itu, Kompolnas bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil para calon untuk melapor harta kekayaannya. Ada sembilan nama yang sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK pada akhir Juli. Sementara itu, Pudji dan Anton Setiadi belum melakukannya.

SURYA/SUGIHARTO Badrodin Haiti

Kabaharkam, batu loncatan

Persaingan menduduki kursi kapolri kini makin terlihat setelah Komisaris Jenderal (Purn) Nanan Sukarna resmi meninggalkan jabatan Wakil Kepala Kepolisian RI karena pensiun. Komjen Oegroseno hari ini sudah resmi meninggalkan jabatan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri untuk menduduki posisi Wakapolri. Adapun pengganti Oegroseno rencananya akan diisi oleh Irjen (Pol) Badrodin.

Dengan demikian, perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal akan bertambah setelah nantinya Badrodin resmi dilantik menjadi Kabaharkam. Posisi Kabaharkam "dipercaya" bisa menjadi batu loncatan Badarodin menuju kursi Tri Brata I.

Jika Badrodin yang naik menjadi kapolri, prosesnya persis sama dengan jalan karier Timur. Pada tahun 2010 lalu, tak banyak yang menyangka Presiden akan memilih Timur. Saat itu, Timur baru saja menjabat Kabaharkam lalu kemudian dilantik Presiden menjadi Kapolri pada 22 Oktober 2010 lalu.

"Badrodin memungkinkan jadi kapolri. Kalau tidak ada jabatan bintang tiga yang akan kosong lagi dan Presiden jadi mengganti kapolri tahun ini, maka tertutup peluang untuk bintang dua yang lain," ujar pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, saat dihubungi.

Badrodin merupakan alumnus terbaik Akademi Kepolisian angkatan 1982 dan meraih Adhi Makayasa. Pria kelahiran Jember 24 Juli 1958 itu pernah menjabat Kapolda Jawa Timur dan Kapolda Sumatera Utara.

TRIBUN/DANY PERMANA Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo (kiri), memimpin serah terima jabatan Kapolda Metro Jaya dari Irjen (Pol), Untung S Rajab (tengah), ke Irjen (Pol) Putut Bayuseno (kanan), di Ruang Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (31/10/2012). Selain Kapolda Metro Jaya, Kapolri juga melantik Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Sulawesi Tenggara.

Siapa berpeluang besar?

Persaingan bintang kali ini juga diisi oleh para lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1981. Angkatan 1981 dinilai berpeluang besar mengingat Presiden telah memilih Jenderal TNI Moeldoko sebagai Kepala Staf Angkatan Darat TNI yang juga angkatan 1981 di Akademi Militer. Moeldoko saat ini juga disebut-sebut akan menempati posisi Panglima TNI.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com