Kompas.com - 31/07/2013, 04:17 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/5/2013).  Kedatangan Mahfud untuk melaporkan harta kekayaannya kepada lembaga antikorupsi tersebut. Usai melaporkan harta kekayaannya, Mahfud mengadakan jumpa pers. KOMPAS/ALIF ICHWANMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/5/2013). Kedatangan Mahfud untuk melaporkan harta kekayaannya kepada lembaga antikorupsi tersebut. Usai melaporkan harta kekayaannya, Mahfud mengadakan jumpa pers.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
BANDUNG, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan pemberian hak kepada narapidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme perlu diberi bentuk baru. Pemilahan untuk penerapannya juga harus dilakukan.

"PP itu harus dipelajari lagi materinya, kemudian diberi bentuk baru," kata Mahfud usai mengunjungi Lapas Sukamiskin Kota Bandung, Selasa (30/7/2013). Lebih lanjut Mahfud menjelaskan, remisi adalah hak narapidana yang harus diberikan jika diminta dan tidak harus diminta jika seseorang tidak ingin menggunakan.

Hak tersebut, kata Mahfud, telah diatur dalam undang-undang yang lebih tinggi dari PP. Karena itu, PP tersebut menurut dia harus direvisi. "Kemudian dipilah-pilah, bagaimana hak itu diberikan dan kapan hak itu tidak diberikan," paparnya.

Mahfud mengaku ketika masih menjadi ketua MK dia berniat untuk mendorong perubahan dan revisi PP tersebut. Menurut dia, aturan tersebut lebih baik dibuat di tingkat undang-undang yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

Nasional
Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Nasional
Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Nasional
PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.