"Apa yang diharapkan oleh masyarakat adalah DPR dianggap sebagai eksekutor, ini yang kita rasakan, kita lihat, kita dengar," kata Marzuki, di Jakarta, Selasa (23/7/2013).
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, DPR selalu dianggap sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan sangat besar. Padahal, menurutnya, DPR tak punya pintu untuk memperjuangkan aspirasi rakyat karena wewenangnya hanya membahas, menerima, atau menolak program pemerintah.
Marzuki menuturkan, masalah semakin menjadi ketika ekspektasi masyarakat tak diimbangi dengan pemahaman tentang wewenang DPR. Untuk itu, Marzuki berharap harus ada upaya pemberian pemahaman yang sesuai sehingga masyarakat tak terus-menerus menyalahkan wakilnya di DPR.
"Misalnya saat ada gempa, masyarakat bertanya, 'Mana wakil kami?' Jadi kita dituntut merasakan semua yang dirasakan masyarakat. Inilah yang bikin kita tidak dipercaya. Masyarakat mengadu kepada kami, dan hasilnya sirna," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan, masyarakat sudah tak percaya pada kehidupan politik. Hal itu ia lontarkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pertengahan Juni 2013. Burhanuddin menjelaskan, ketidakpercayaan publik pada politik dikarenakan buruknya citra lembaga politik di mata masyarakat. (Selengkapnya baca: Makin Sering Ikuti Berita, Masyarakat Makin Muak pada Politik).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.