Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Makin Sering Ikuti Berita, Masyarakat Makin Muak pada Politik

Kompas.com - 23/07/2013, 17:43 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat dinilai sudah tidak percaya lagi pada politik. Semakin sering mengikuti berita politik, kepercayaan masyarakat pada kehidupan politik semakin ambruk.

Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, intensitas masyarakat dalam mengikuti berita politik turut memengaruhi buruknya perspektif masyarakat terhadap politik.

Tidak hanya berdasarkan informasi yang disebarkan melalui surat kabar atau televisi, tetapi juga melalui media online atau jejaring sosial, 72 persen responden menyimpulkan bahwa politisi cenderung berbicara tentang kebaikan dirinya. Selain itu, masyarakat pesimistis bahwa politisi akan memenuhi janji politiknya, dan menuding politisi sebagai sekumpulan orang yang mengejar keuntungan pribadi.

"Ada dua dari 10 pemilih kita yang mengakses internet. Khusus bagi pemilih yang mengakses internet, data menunjukkan bahwa semakin sering mengakses internet, maka semakin rendah kepercayaan pada politik, dan semakin jelek pandangan pada politisi," ujar Burhanuddin dalam sebuah diskusi bertajuk "Internet, Apatisme, dan Alienasi Politik", di Jakarta, Selasa (23/7/2013) sore.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pertengahan Juni 2013 lalu itu, Burhanuddin mengatakan, publik tidak percaya lagi pada politik karena buruknya citra lembaga politik di mata masyarakat.

Dari 2.290 responden dalam penelitian itu, sebanyak 67 persennya mengaku tidak tertarik dengan politik. Selain itu, kata Burhanuddin, kepercayaan masyarakat pada institusi politik juga buruk. Dimulai dari 58 persen responden menyatakan tak percaya partai politik, disusul dengan responden yang tak percaya politisi, menteri-menteri, DPR, dan presiden.

"Kepercayaan publik kita terhadap lembaga politik terlihat variatif. Namun, trust politik warga pada DPR, partai politik, dan politisi secara umum defisit," katanya.

Untuk diketahui, populasi survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun, atau lebih, atau sudah menikah, ketika survei dilakukan.

Jumlah responden mencapai 2.290 orang dengan margin error diperkirakan sekitar 2,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih secara random dengan prosedur multistage random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewancara bertugas untuk satu desa atau kelurahan, yang terdiri dari 10 responden.

Kontrol kualitas terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen, dari total sampel, oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. Waktu wawancara dilakukan pada 19-27 Juni 2013 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com