Kompas.com - 22/07/2013, 20:07 WIB
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman. DIAN MAHARANIKepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima nama-nama calon Kapolri. Namun, dari nama-nama yang beredar, Priyo menilai sosok Kabareskrim Komisaris Jenderal Sutarman adalah sosok potensial menjadi Kapolri.

"Per hari ini belum ada tanda-tanda ke sana, hanya dari pejabat-pejabat Istana ini ada nama-nama yang sekarang bergulir seperti Anang Iskandar, Sutarman. Utamanya, Komjen Sutarman adalah calon potensial," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Senin (22/7/2013).

Politisi Partai Golkar ini melihat sosok Sutarman memiliki jejak rekam yang mumpuni sebagai pejabat di Polri. Apalagi, kata Priyo, Sutarman kini menjabat posisi prestisius di Polri, yakni Kabareskrim. Meski demikian, Priyo menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden.

DPR, sebut Priyo, kini dalam posisi menunggu surat resmi dari Presiden yang akan menyerahkan nama Kapolri terpilih. Kalau Kapolri yang ditunjuk kredibel maka Priyo memastikan proses di DPR akan lancar.

"Kami hanya dalam posisi memberikan penilaian atas calon itu. Keputusan tetap pada Presiden," imbuh politisi Partai Golkar ini. Namun, Priyo menyarankan agar pergantian Panglima TNI dan Kapolri tidak dilakukan bersamaan. Hal ini karena dua jabatan itu dinilai sangat strategis. "Dua jabatan penting itu penting, satu per satu lebih baik," kata Priyo.

9 calon pengganti Timur Pradopo

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah merampungkan rekam jejak para calon Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Nama-nama tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juli ini.

Komisioner Kompolnas Edi Saputra Hasibuan mengatakan, ada sembilan calon Kapolri yang telah bertatap muka dengan Kompolnas. Tatap muka yakni terhadap jenderal bintang tiga dan  bintang dua yang dianggap berpotensi menduduki kursi nomor satu di Korps Bhayangkara itu. Tatap muka telah dilakukan pada Juni lalu di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Kompolnas berwenang memberikan saran dan pertimbangan calon Kapolri kepada Presiden. “Tugas kami sifatnya hanya menyiapkan saran dan pertimbangan sejumlah calon ke Presiden. Soal siapa yang ditunjuk Presiden, kami sepenuhnya memberikan dukungan,” kata Edi.

Mereka yang berpotensi menjadi calon Kapolri yakni perwira tinggi yang masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai kepala kepolisian daerah. Sembilan nama yang beredar sebagai calon Kapolri untuk jenderal bintang tiga, yaitu Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar.

Adapun untuk jenderal bintang dua yaitu Kadiv TI Inspektur Jenderal Tubagus Anis Angkawijaya yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat, Wakabareskrim Polri Irjen Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno.

Para jenderal bintang dua ini harus naik menjadi jenderal bintang tiga terlebih dahulu untuk memenuhi syarat menjadi Kapolri.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

Nasional
LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

Nasional
Busyro Muqoddas: Selama Ini Tak Pernah Ada Fanatisme Kelompok Agama Apa Pun di KPK

Busyro Muqoddas: Selama Ini Tak Pernah Ada Fanatisme Kelompok Agama Apa Pun di KPK

Nasional
UPDATE: 8.456.259 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 8.456.259 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 7 Mei : Bertambah 167, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 46.663 Orang

UPDATE 7 Mei : Bertambah 167, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 46.663 Orang

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Sebut Solusi Relokasi Sudah Ditawarkan sejak Lama

Pengurus GKI Yasmin Sebut Solusi Relokasi Sudah Ditawarkan sejak Lama

Nasional
UPDATE 7 Mei: Ada 84.430 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 7 Mei: Ada 84.430 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 7 Mei: Ada 98.546 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 7 Mei: Ada 98.546 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 7 Mei: Tambah 5.891 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.558.423

UPDATE 7 Mei: Tambah 5.891 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.558.423

Nasional
UPDATE 7 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.078.279

UPDATE 7 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.078.279

Nasional
UPDATE: Bertambah 6.327 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Ada 1.703.632

UPDATE: Bertambah 6.327 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Ada 1.703.632

Nasional
Kemenko Polhukam hingga Polri Diminta Dorong Penyelesaian Kasus GKI Yasmin

Kemenko Polhukam hingga Polri Diminta Dorong Penyelesaian Kasus GKI Yasmin

Nasional
Pelarian Eddy Tansil dari Penjara, Kalapas Baru Tahu Sang Koruptor Kabur 2 Hari Berikutnya

Pelarian Eddy Tansil dari Penjara, Kalapas Baru Tahu Sang Koruptor Kabur 2 Hari Berikutnya

Nasional
NIK Sudah Diintegrasikan, Kemendagri Nilai Perlindungan Data Pribadi Mendesak

NIK Sudah Diintegrasikan, Kemendagri Nilai Perlindungan Data Pribadi Mendesak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X