Sutarman Diklaim Potensial Jadi Kapolri

Kompas.com - 22/07/2013, 20:07 WIB
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman. DIAN MAHARANIKepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima nama-nama calon Kapolri. Namun, dari nama-nama yang beredar, Priyo menilai sosok Kabareskrim Komisaris Jenderal Sutarman adalah sosok potensial menjadi Kapolri.

"Per hari ini belum ada tanda-tanda ke sana, hanya dari pejabat-pejabat Istana ini ada nama-nama yang sekarang bergulir seperti Anang Iskandar, Sutarman. Utamanya, Komjen Sutarman adalah calon potensial," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Senin (22/7/2013).

Politisi Partai Golkar ini melihat sosok Sutarman memiliki jejak rekam yang mumpuni sebagai pejabat di Polri. Apalagi, kata Priyo, Sutarman kini menjabat posisi prestisius di Polri, yakni Kabareskrim. Meski demikian, Priyo menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden.

DPR, sebut Priyo, kini dalam posisi menunggu surat resmi dari Presiden yang akan menyerahkan nama Kapolri terpilih. Kalau Kapolri yang ditunjuk kredibel maka Priyo memastikan proses di DPR akan lancar.


"Kami hanya dalam posisi memberikan penilaian atas calon itu. Keputusan tetap pada Presiden," imbuh politisi Partai Golkar ini. Namun, Priyo menyarankan agar pergantian Panglima TNI dan Kapolri tidak dilakukan bersamaan. Hal ini karena dua jabatan itu dinilai sangat strategis. "Dua jabatan penting itu penting, satu per satu lebih baik," kata Priyo.

9 calon pengganti Timur Pradopo

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah merampungkan rekam jejak para calon Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Nama-nama tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juli ini.

Komisioner Kompolnas Edi Saputra Hasibuan mengatakan, ada sembilan calon Kapolri yang telah bertatap muka dengan Kompolnas. Tatap muka yakni terhadap jenderal bintang tiga dan  bintang dua yang dianggap berpotensi menduduki kursi nomor satu di Korps Bhayangkara itu. Tatap muka telah dilakukan pada Juni lalu di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Kompolnas berwenang memberikan saran dan pertimbangan calon Kapolri kepada Presiden. “Tugas kami sifatnya hanya menyiapkan saran dan pertimbangan sejumlah calon ke Presiden. Soal siapa yang ditunjuk Presiden, kami sepenuhnya memberikan dukungan,” kata Edi.

Mereka yang berpotensi menjadi calon Kapolri yakni perwira tinggi yang masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai kepala kepolisian daerah. Sembilan nama yang beredar sebagai calon Kapolri untuk jenderal bintang tiga, yaitu Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar.

Adapun untuk jenderal bintang dua yaitu Kadiv TI Inspektur Jenderal Tubagus Anis Angkawijaya yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat, Wakabareskrim Polri Irjen Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno.

Para jenderal bintang dua ini harus naik menjadi jenderal bintang tiga terlebih dahulu untuk memenuhi syarat menjadi Kapolri.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X