Kompas.com - 22/07/2013, 20:07 WIB
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman. DIAN MAHARANIKepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima nama-nama calon Kapolri. Namun, dari nama-nama yang beredar, Priyo menilai sosok Kabareskrim Komisaris Jenderal Sutarman adalah sosok potensial menjadi Kapolri.

"Per hari ini belum ada tanda-tanda ke sana, hanya dari pejabat-pejabat Istana ini ada nama-nama yang sekarang bergulir seperti Anang Iskandar, Sutarman. Utamanya, Komjen Sutarman adalah calon potensial," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Senin (22/7/2013).

Politisi Partai Golkar ini melihat sosok Sutarman memiliki jejak rekam yang mumpuni sebagai pejabat di Polri. Apalagi, kata Priyo, Sutarman kini menjabat posisi prestisius di Polri, yakni Kabareskrim. Meski demikian, Priyo menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden.

DPR, sebut Priyo, kini dalam posisi menunggu surat resmi dari Presiden yang akan menyerahkan nama Kapolri terpilih. Kalau Kapolri yang ditunjuk kredibel maka Priyo memastikan proses di DPR akan lancar.

"Kami hanya dalam posisi memberikan penilaian atas calon itu. Keputusan tetap pada Presiden," imbuh politisi Partai Golkar ini. Namun, Priyo menyarankan agar pergantian Panglima TNI dan Kapolri tidak dilakukan bersamaan. Hal ini karena dua jabatan itu dinilai sangat strategis. "Dua jabatan penting itu penting, satu per satu lebih baik," kata Priyo.

9 calon pengganti Timur Pradopo

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah merampungkan rekam jejak para calon Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Nama-nama tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juli ini.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Komisioner Kompolnas Edi Saputra Hasibuan mengatakan, ada sembilan calon Kapolri yang telah bertatap muka dengan Kompolnas. Tatap muka yakni terhadap jenderal bintang tiga dan  bintang dua yang dianggap berpotensi menduduki kursi nomor satu di Korps Bhayangkara itu. Tatap muka telah dilakukan pada Juni lalu di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Kompolnas berwenang memberikan saran dan pertimbangan calon Kapolri kepada Presiden. “Tugas kami sifatnya hanya menyiapkan saran dan pertimbangan sejumlah calon ke Presiden. Soal siapa yang ditunjuk Presiden, kami sepenuhnya memberikan dukungan,” kata Edi.

Mereka yang berpotensi menjadi calon Kapolri yakni perwira tinggi yang masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai kepala kepolisian daerah. Sembilan nama yang beredar sebagai calon Kapolri untuk jenderal bintang tiga, yaitu Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar.

Adapun untuk jenderal bintang dua yaitu Kadiv TI Inspektur Jenderal Tubagus Anis Angkawijaya yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat, Wakabareskrim Polri Irjen Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno.

Para jenderal bintang dua ini harus naik menjadi jenderal bintang tiga terlebih dahulu untuk memenuhi syarat menjadi Kapolri.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 248, Kasus Kematian Akibat Covid-19 Kini 54.291

UPDATE: Bertambah 248, Kasus Kematian Akibat Covid-19 Kini 54.291

Nasional
UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

Nasional
Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Nasional
Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Nasional
Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Nasional
Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Nasional
Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Nasional
Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

Nasional
Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

Nasional
Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Nasional
IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

Nasional
Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X