Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ayo, Bantu Bangsa, Cek DPS!

Kompas.com - 17/07/2013, 18:41 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertama kalinya dalam sejarah pemilu Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempublikasikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara online di situs kpu.go.id, Selasa (16/7/2013). Banyak tujuannya. Yang terpenting, memudahkan dan mendorong masyarakat mengecek namanya di DPS.

Layaknya pengumuman DPS secara offline yang dipublikasikan di kantor desa, kelurahan, dan di ruang-ruang terbuka publik, DPS itu dilengkapi dengan nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap pemilih, tempat tanggal lahir, dan tempat pemungutan suara (TPS).

Dibandingkan mengecek nama di DPS yang tertempel di desa/kelurahan, mengeceknya di situs internet pasti jauh lebih mudah. Anggota masyarakat hanya perlu memasukkan NIK-nya di kolom yang disediakan di laman kanal DPS. Dalam hitungan detik, tampil deretan nama pemilih di TPS di mana pemilih terdaftar.

Cara lain, warga dapat mengeceknya berdasarkan wilayah tempatnya berdomisili. "Kalau belum ada namanya, ada dua kemungkinan. Pertama, belum direkapitulasi dan diunggah. Atau kedua, memang belum terdaftar sama sekali," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Selasa (16/7/2013).

Dia mengatakan, itulah gunanya pengecekan DPS. Warga jadi tahu, apakah dia terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2014 atau tidak. Jika tidak, ia tinggal melaporkan ke ketua RT, RW, atau panitia pemungutan suara (PPS) setempat. Dengan demikian, nama warga akan segera dimasukkan ke DPS.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan, berbagai upaya dilakukan KPU dalam meningkatkan kualitas data pemilih. Dalam pemilu kali ini, rekapitulasi data dilakukan secara nasional, lengkap dengan nama pemilih.

"Dulu hanya rekapitulasi jumlah tanpa nama-nama pemilih," kata dia saat dihubungi, Rabu (17/7/2013).

Dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU, jika ada pemilih yang terdaftar di lebih dari satu TPS, maka dapat langsung terdeteksi. Namun, kata Sigit, segala upaya KPU itu tidak akan secara maksimal menghasilkan pemilu yang berkualitas jika masyarakat tidak aktif mendeteksi keberadaan namanya di DPS.

"Ayo bantu bangsa untuk pemilu yang berkualitas," kata Sigit.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong masyarakat untuk proaktif memeriksa atau mengeceknya.

"Kita tidak bisa lagi sekadar ribut. Jangan sampai ketika diberi ruang memeriksa, kita malah tidak memanfaatkannya," tutur Titi.

Ia menyatakan, jika memang menginginkan kualitas data pemilih yang baik, masyarakat harus mau terlibat aktif dalam proses di dalamnya, termasuk memeriksa namanya di DPS.

Hal senada disampaikan Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi. Menurutnya, DPS adalah awal dari administratif daftar pemilih yang melibatkan publik. Untuk itu, pemilih harus memastikan namanya terdaftar sebagai pemilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com