Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Publikasi Daftar Pemilih Sementara Belum Maksimal

Kompas.com - 15/07/2013, 13:02 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Publikasi daftar pemilih sementara (DPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap kelurahan yang ada di seluruh wilayah Indonesia dinilai belum maksimal. Publikasi telah digelar sejak  Rabu (10/7/2013). 

Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, mengatakan, setidaknya ada tiga temuan yang ditemukan JPPR dari hasil pantauan di delapan kelurahan di Jakarta. Kedelapan kelurahan tersebut ialah Kebon Manggis, Pengangsaan, Manggarai, Tebet, Kebon Baru, Cawang, Cililitan, dan Halim.

"Publikasi DPS belum maksimal. Pertama, masih ada kelurahan yang belum memasang DPS seperti di Cawang, Cililitan, dan Halim. Bahkan, untuk Halim, penyusunan DPS belum selesai. Ini menunjukkan proses pemutakhiran data pemilih terlambat dari jadwal tahapan yang telah ditetapkan," kata Masykurudin, Senin (15/7/2013).

Kedua, lanjutnya, ada perbedaan tata cara pemasangan DPS di setiap kelurahan. Menurut pantauannya, di Kelurahan Kebon Manggis, Pegangsaan, Manggarai, dan Kebon Baru, DPS dipasang dengan cara ditumpuk per RW.

"Sedangkan di Tebet, DPS dipasang berdasarkan per-TPS. Itu artinya, tidak ada standar dari KPU dalam tata cara mengumumkan DPS di kelurahan untuk memudahkan pemilih," jelasnya.

Temuan ketiga, adanya perbedaan format penyusunan DPS. Ia mencontohkan, tidak adanya kolom keterangan bagi penyandang disabilitas di seluruh DPS yang ada di keluarahan. Selain itu, di kelurahan Kebon Manggis, Pegangsaan, dan Kebon baru, tidak ada tidak ada keterangan jumlah pemilih di DPS termasuk jenis kelamin dan status perkawinan di masing-masing RW.

"Tidak samanya format ini akan berpengaruh langsung kepada kualitas daftar pemilih nanti," ujarnya.

Masykurudin mengatakan, seharusnya, KPU dapat menyebar DPS tidak hanya sebatas di tingkat kelurahan. Lebih dari itu, DPS juga dapat dipasang di kantor sekretariat masing-masing RT/RW atau dipasang di tempat-tempat strategis lain.

"Mendekatkan DPS ke masyarakat pemilih agar semakin mudah untuk melakukan pemeriksaan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com