Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Apakah Konvensi Tepat untuk Tentukan Capres?

Kompas.com - 04/07/2013, 02:47 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa partai mulai memunculkan kandidat-kandidat yang akan diusung dalam Pemilu Presiden 2014. Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menimbang-nimbang untuk mengikuti langkah itu. Bahkan, cara untuk menentukan calon yang akan mereka usung, termasuk konvensi, masih dalam kajian.

"PPP masih kaji lagi apakah konvensi itu harus dilaksanakan atau perlu, apakah konvensi cocok untuk jaring calon presiden," ujar Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Rabu (3/7/2013). Dia mengatakan, ada beberapa pihak yang meragukan mekanisme konvensi merupakan cara yang tepat untuk menjaring bakal calon presiden dan wakil presiden.

PPP, kata Suryadharma, tak mau  gegabah memutuskan konvensi sebagai cara untuk menentukan bakal kandidat mereka, apalagi bila ternyata konvensi menghasilkan kader internal sebagai bakal calon itu dikhawatirkan justru yang didapat adalah pandangan negatif untuk PPP. "Jangan-jangan konvensi bagi PPP berbuah jadi citra buruk. Karenanya, masih kami pertimbangkan," ujar dia.

Sebagai bahan kajian pula, lanjut Suryadharma, PPP melihat konvensi capres yang pernah ada sebelumnya. Di antara rujukan itu adalah konvensi di Amerika Serikat atau konvensi Partai Golkar di tataran domestik.

Suryadharma mengakui konvensi Partai Golkar memang terbukti menaikkan elektabilitas partai itu. Dilihat dari sisi itu, kalaupun PPP akan menggelar konvensi, mekanisme yang tepat masih akan ditimbang-timbang. "PPP konvensi seperti apa? Kalau digelar apakah untuk internal atau eksternal. Kalau internal banyak yang bilang enggak ada gunanya," imbuh dia.

Sejauh ini, partai peserta Pemilu 2014 yang sudah menyatakan akan menggelar konvensi adalah Partai Demokrat. Partai itu rencananya menggelar konvensi secara terbuka dengan mengundang bakal calon presiden dari internal maupun eksternal Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com