Kompas.com - 03/07/2013, 17:12 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi. KOMPAS.com/SABRINA ASRILSekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengadakan pembekalan calon legislatif (caleg) sementara di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013) sore. Pembekalan caleg sementara ini fokus untuk memenangkan Pemilu legislatif 2014 dan konsolidasi partai.

Ketua DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan, pembekalan caleg kali ini tidak akan dijadikan ajang deklarasi calon presiden dan wakil presiden 2014.

“Agenda acara kali ini lebih pada konsolidasi seluruh caleg DPR RI, pengurus DPP. Untuk meningkatkan persiapan menuju pada tahapan lanjut dan Pemilu Legislatif. Tidak ada deklarasi capres, kita fokus pileg. Saya kira jelas PPP fokus pada persiapan pileg,” kata Arwani, di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu sore.

Sebelum Pileg, kata dia, PPP belum akan membahas capres dan cawapres. Terkait Partai Hanura yang telah mendeklarasikan capres-cawapresnya, Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo, menurut Arwani, hal itu merupakan hak masing-masing partai.

“Kita belum terpikir ke arah sana (deklarasi capres-cawapres. Itu merupakan hak masing-masing parpol, " katanya.

Arwani mengatakan, PPP optimistis akan lebih maksimal dari pemilu sebelumnya.

"Target kami jauh lebih baik dari tahun kemarin yakni 2 digit. Insya Allah saya kira di Pemilu kali ini kami lebih siap,” ujarnya.

Pembekalan caleg sementara PPP ini akan digelar selama tiga hari mulai Rabu (3/7/2013) hingga Jumat (4/7/2013). Komisi Pemilihan Umum sebelumnya telah menetapkan Pemilu Legislatif dilaksanakan pada 9 April 2014.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

    TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

    Nasional
    Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

    Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

    Nasional
    Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

    Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

    Nasional
    KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

    KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

    Nasional
    Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

    Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

    Nasional
    Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

    Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

    Nasional
    Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

    Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

    [POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

    Nasional
    Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

    Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

    Nasional
    Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

    Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

    Nasional
    Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

    Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

    Nasional
    Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

    Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

    Nasional
    Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

    Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

    Nasional
    Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

    Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

    Nasional
    Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

    Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X