Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Kali Gagal Pilpres, Kenapa Hanura Masih Calonkan Wiranto?

Kompas.com - 02/07/2013, 11:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Partai Hanura mengaku optimistis dengan duet capres dan cawapres yang diusungnya, Wiranto-Hary Tanoesoedibjo. Padahal, Wiranto sudah gagal dalam dua pilpres sebelumnya, yaitu sebagai capres pada Pemilu 2004 dan cawapres pada Pemilu 2009. Apa alasan Hanura kembali menjagokan Wiranto? Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Saleh Husin menjelaskan, pencalonan Wiranto ini sudah berdasarkan kalkulasi matang yang dilakukan partainya.

"Tentu kan dari pengalaman-pengalaman itu bisa kita kalkulasikan, menimbang, menghitung, akhirnya ada rasa optimisme yang tinggi sehingga kami patenkan untuk duet. Kami harapkan hasilnya baik," ujar Saleh di Kompleks Parlemen, Selasa (2/7/2013).

Saleh menyebutkan, tolok ukur pencalonan Wiranto dilakukan berdasarkan survei dan kinerja terhadap partai sehingga para pengurus Hanura dari daerah sepakat untuk mengusung Wiranto sebagai calon presiden. Meski merahasiakan angka pastinya, tetapi Saleh menyebutkan survei elektabilitas Wiranto bisa melampaui kandidat capres lainnya, seperti Prabowo Subianto dan Aburizal "Ical" Bakrie.

"Angkanya itu menjadi rahasia kami. Yang jelas dengan survei itu, angkanya cukup untuk mengalahkan kandidat capres lainnya yang disebut itu (Prabowo dan Ical)," ucap Saleh.

Seperti diberitakan, Partai Hanura akhirnya menetapkan Wiranto-Hary Tanoe sebagai capres dan cawapres. Penetapan pasangan ini dilakukan setahun sebelum pelaksanaan pilpres. Di Partai Hanura, Hary Tanoe baru saja bergabung dan langsung dilantik sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu partai ini.

Sebelumnya, Hary Tanoe adalah Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem. Ia keluar dari partai itu setelah berseteru dengan Surya Paloh. Rencananya, deklarasi Wiranto-Hary Tanoe yang sempat ditunda akan dilakukan pada Selasa siang ini di Hotel Mercure, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com