KPK: Swasta Berperan Dorong Masifnya Korupsi

Kompas.com - 21/06/2013, 19:32 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto menjelaskan hasil penandatanganan kerja sama dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/10). KPK dan Dirjen Imigrasi melakukan sepakat bekerja sama untuk mencegah pelaku korupsi melarikan diri.

Kompas/Lucky Pransiska (UKI)
25 Oktober 2012 LUCKY PRANSISKAWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto menjelaskan hasil penandatanganan kerja sama dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/10). KPK dan Dirjen Imigrasi melakukan sepakat bekerja sama untuk mencegah pelaku korupsi melarikan diri. Kompas/Lucky Pransiska (UKI) 25 Oktober 2012
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengungkapkan, ada tren yang menunjukkan bahwa pihak swasta berperan besar dalam mendorong masifnya tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah, KPK berupaya menarik pihak swasta dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada 24 Juni 2013 nanti, KPK menggelar workshop dengan tema meningkatkan integritas kemitraan sektor publik dan swasta.

"Pekan depan akan ada acara yang menurut kami cukup mendasar yang akan dilakukan KPK. Acaranya di Medan, berkaitan dengan upaya KPK meminimaliasi potensi korupsi terutama yang berkaitan dengan korporasi," kata Bambang di Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Menurut Bambang, acara tersebut akan dihadiri 150 CEO dari korporasi besar di Indonesia. "Ada juga international expert dari lembaga internasional hadir," tambahnya. Selain diskusi, lanjutnya, akan ada pertemuan untuk menjembatani masalah-masalah yang menjadi penyebab kerap dilakukannya suap-menyuap untuk menyelesaikan masalah di tingkat korporasi.

Bambang juga mengungkapkan, potensi tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi menjadi salah satu perhatian KPK. Kini, lanjutnya, KPK tengah menyiapkan penyelidik, penyidik, dan jaksanya untuk menangani kasus terkait korporasi.

"Riset KPK mengenai korporasi sudah selesai, kita siapkan jaksa dan penyidik untuk menangani kasus terkait korporasi," ujarnya.

Menurut Bambang, korporasi termasuk subyek hukum yang dapat dijerat pasal tindak pidana korupsi. Jika suatu korporasi terbukti ikut melakukan tindak pidana korupsi, katanya, akan ada hukuman yang serupa dengan perseorangan seperti hukuman denda atau pencabutan hak-hak tertentu.

Bambang juga mengungkapkan, ada beberapa kasus terkait korporasi yang tengah ditangani KPK. Namun, dia belum mengungkapkan kasus tersebut. "Ke depan, salah satu konsen KPK tidak hanya orang per orang, tapi juga korporasi," tegasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Mengharapkan Tokoh Agama Sebarluaskan Pesan Damai

Pemerintah Mengharapkan Tokoh Agama Sebarluaskan Pesan Damai

Nasional
Polisi Panggil Kasatpol PP Kabupaten Bogor terkait Acara Rizieq Shihab di Megamendung

Polisi Panggil Kasatpol PP Kabupaten Bogor terkait Acara Rizieq Shihab di Megamendung

Nasional
Bareskrim Berencana Limpahkan Berkas Kepala Cabang Maybank Cipulir ke Jaksa Minggu Depan

Bareskrim Berencana Limpahkan Berkas Kepala Cabang Maybank Cipulir ke Jaksa Minggu Depan

Nasional
Rapat, DPR-Kominfo Bahas DIM RUU Perlindungan Data Pribadi

Rapat, DPR-Kominfo Bahas DIM RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
PGI Percayakan Kasus Pembunuhan di Sigi pada Polisi dan Minta Masyarakat Tenang

PGI Percayakan Kasus Pembunuhan di Sigi pada Polisi dan Minta Masyarakat Tenang

Nasional
Adik Jaksa Pinangki Sebut Pengeluaran Bulanan Kakaknya Rp 70 Juta-Rp 80 Juta

Adik Jaksa Pinangki Sebut Pengeluaran Bulanan Kakaknya Rp 70 Juta-Rp 80 Juta

Nasional
Kapolri ke Anggotanya: Tindak Tegas Kelompok MIT!

Kapolri ke Anggotanya: Tindak Tegas Kelompok MIT!

Nasional
Kamar Isolasi Mandiri di Wisma Atlet Tinggal 20 Persen, untuk Pasien Bergejala 50 Persen

Kamar Isolasi Mandiri di Wisma Atlet Tinggal 20 Persen, untuk Pasien Bergejala 50 Persen

Nasional
Tangani Covid-19, Epidemiolog: Pemerintah Tak Bisa Hanya Sekedar Ingatkan dan Beri Imbauan

Tangani Covid-19, Epidemiolog: Pemerintah Tak Bisa Hanya Sekedar Ingatkan dan Beri Imbauan

Nasional
Kepada Tenaga Kesehatan, Kepala Sekretariat Wisma Atlet: Lelah Itu Biasa, tapi Tetap Harus Jaga Semangat

Kepada Tenaga Kesehatan, Kepala Sekretariat Wisma Atlet: Lelah Itu Biasa, tapi Tetap Harus Jaga Semangat

Nasional
IDI Sebut Tak Kurang dari 180 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

IDI Sebut Tak Kurang dari 180 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Hakim Nilai Pemeriksaan Jaksa Pinangki oleh Jamwas Aneh

Hakim Nilai Pemeriksaan Jaksa Pinangki oleh Jamwas Aneh

Nasional
IDI Harap Pemerintah Tiadakan Libur Akhir Tahun

IDI Harap Pemerintah Tiadakan Libur Akhir Tahun

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Wisma Atlet Akui Masih Sanggup Bertahan Hingga Akhir Tahun

Kasus Covid-19 Meningkat, Wisma Atlet Akui Masih Sanggup Bertahan Hingga Akhir Tahun

Nasional
Kemlu Sebut Dua WNI Ditangkap Terkait Temuan Jasad Wanita Dalam Koper di Mekkah

Kemlu Sebut Dua WNI Ditangkap Terkait Temuan Jasad Wanita Dalam Koper di Mekkah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X