Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Swasta Berperan Dorong Masifnya Korupsi

Kompas.com - 21/06/2013, 19:32 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengungkapkan, ada tren yang menunjukkan bahwa pihak swasta berperan besar dalam mendorong masifnya tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah, KPK berupaya menarik pihak swasta dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada 24 Juni 2013 nanti, KPK menggelar workshop dengan tema meningkatkan integritas kemitraan sektor publik dan swasta.

"Pekan depan akan ada acara yang menurut kami cukup mendasar yang akan dilakukan KPK. Acaranya di Medan, berkaitan dengan upaya KPK meminimaliasi potensi korupsi terutama yang berkaitan dengan korporasi," kata Bambang di Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Menurut Bambang, acara tersebut akan dihadiri 150 CEO dari korporasi besar di Indonesia. "Ada juga international expert dari lembaga internasional hadir," tambahnya. Selain diskusi, lanjutnya, akan ada pertemuan untuk menjembatani masalah-masalah yang menjadi penyebab kerap dilakukannya suap-menyuap untuk menyelesaikan masalah di tingkat korporasi.

Bambang juga mengungkapkan, potensi tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi menjadi salah satu perhatian KPK. Kini, lanjutnya, KPK tengah menyiapkan penyelidik, penyidik, dan jaksanya untuk menangani kasus terkait korporasi.

"Riset KPK mengenai korporasi sudah selesai, kita siapkan jaksa dan penyidik untuk menangani kasus terkait korporasi," ujarnya.

Menurut Bambang, korporasi termasuk subyek hukum yang dapat dijerat pasal tindak pidana korupsi. Jika suatu korporasi terbukti ikut melakukan tindak pidana korupsi, katanya, akan ada hukuman yang serupa dengan perseorangan seperti hukuman denda atau pencabutan hak-hak tertentu.

Bambang juga mengungkapkan, ada beberapa kasus terkait korporasi yang tengah ditangani KPK. Namun, dia belum mengungkapkan kasus tersebut. "Ke depan, salah satu konsen KPK tidak hanya orang per orang, tapi juga korporasi," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com