Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan: Tak Ada Permintaan Tambah Kuota Daging Sapi

Kompas.com - 19/06/2013, 13:21 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Pertanian Suswono sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi selama kurang lebih tiga jam, Rabu (19/6/2013). Menteri Pertanian Suswono menegaskan, tidak ada permintaan untuk penambahan kuota impor daging sapi yang disampaikan Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman kepadanya pada bulan Januari lalu di Medan.

"Saya sudah jelaskan berkali-kali dan di sidang Tipikor juga sudah saya jelaskan, tidak ada yang baru," ujar Suswono saat akan meninggalkan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Pertemuan di Medan tersebut difasilitasi oleh mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq.

Dalam surat dakwaan Direktur Utama PT Indoguna Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, Luthfi disebut sebagai pihak yang mengatur pertemuan Mentan dengan Maria. Sebelum pertemuan, disepakati pemberian fee Rp 40 miliar untuk Luthfi.

"Jadi, enggak ada (penambahan kuota), dan bahkan penambahan kuota ada di rapat menko dan sekarang ada rapat menko bulan April kalau enggak salah sudah penjelasan oleh menko, ada stabilitas harga daging menjelang Ramadhan dan hari raya, jadi sudah diputuskan," tegasnya.

Petinggi PKS ini juga mengatakan, dalam pertemuan itu, Elizabeth hanya menyampaikan perbedaan data antara asosiasi pengimpor daging yang diwakilinya dengan data yang dimiliki Kementan.

"Jadi, ada perbedaan dalam konversi dari sapi hidup ke karkas, itulah yang saya tersinggung oleh Elizabeth karena tidak ada kajian, Kementan kan sudah ada kajian ilmiahnya," ujar Suswono.

Suswono diperiksa sebagai saksi untuk Maria yang kini sudah menjadi tersangka dalam kasus kuota impor daging sapi. Menteri asal PKS itu mengaku ditanyai penyidik KPK mengenai pertemuannya dengan Maria di Medan.

"Jadi, saya hari ini dimintai keterangan sebagai saksi untuk Elizabeth dan hampir tidak ada pertanyaan yang berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, tidak ada hal yang baru," katanya.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Luthfi dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, sebagai tersangka. Luthfi dan Fathanah diduga menerima hadiah atau janji dari Direktur PT Indoguna Utama terkait penambahan kuota impor daging sapi. Luthfi diduga menggunakan pengaruhnya sebagai Presiden PKS untuk menekan Suswono yang berasal dari partai yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

    Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

    Nasional
    MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

    MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

    [POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

    Nasional
    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Nasional
    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Nasional
    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    Nasional
    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Nasional
    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Nasional
    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Nasional
    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Nasional
    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Nasional
    Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com