Didi: PKS Suruh Menterinya Sengsarakan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera sama saja memerintahkan tiga kadernya yang duduk sebagai menteri untuk menyengsarakan rakyat jika tidak menarik ketiga menteri tersebut sebelum kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Alalsannya, semua menteri bertugas menyosialisasikan program pemerintah.

"Kalau kita ikuti logika PKS bahwa kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat, berarti PKS menyuruh seluruh menterinya menyosialisasikan program yang menyengsarakan rakyat," kata Didi, di Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Seperti diketahui, PKS menyatakan menolak rencana kenaikan harga BBM dengan berbagai alasan. Salah satunya akan menyengsarakan rakyat akibat kenaikan harga-harga. Meski berada di koalisi tetapi berseberangan dengan sikap pemerintah, PKS tidak akan keluar koalisi.

Didi menyebut PKS sebagai pengkhianat yang hanya ingin mendukung kebijakan populer. Seharusnya, kata dia, PKS juga harus siap dengan kebijakan yang tak populer atau bakal menurunkan elektabilitas partai.

"PKS sungguh tidak bertanggung jawab, bersikap bunglon. Harusnya malu. Jangan sekadar untuk kepentingan politik sesaat, meningkatkan elektabilitas. Tidak heran juga kalau disebut penolakan kenaikan harga BBM sebagai pengalihan isu korupsi yang menjerat kader utama mereka," kata Didi.

Didi menyarankan PKS mengambil sikap yang jelas alias oposisi. Ia lebih menghormati penolakan yang sama oleh PDI Perjuangan lantaran memang oposisi.

"Ini PKS lebih oposisi dari oposisi," kata anggota Komisi III DPR itu.

Ketika disinggung code of conduct koalisi bahwa keputusan akhir ada di tangan Presiden, ia mengatakan, Presiden tentu akan bijaksana dalam menyikapi PKS. 

"Kita serahkan ke Presiden," ucapnya.

Seperti diberitakan, dalam code of conduct koalisi disebutkan, apabila tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama dalam koalisi, maka parpol yang bersangkutan dapat mengundurkan diri. Jika tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaan dalam koalisi telah berakhir.

Selanjutnya, Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet.