Kompas.com - 14/06/2013, 21:14 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Djohar Arifin mengakui punya lahan di kawasan Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menurut Djohar, lahan itu dimilikinya sejak 2004 atau sebelum proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang digarap.

"Saya beli sebelum ada proyek, tahun 2004, dan sekarang sudah menjadi Pondok Pesantren Tahfzidul Al Quran, ada 50 santri yang selalu mendoakan kita," kata Djohar di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/6/2013), seusai diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana Hambalang.

Djohar juga mengaku telah melaporkan kepemilikan lahan tersebut kepada KPK sekitar 2008. Dia pun mengklaim tidak ada masalah dengan lahan yang dimilikinya tersebut. "Jadi, fitnah luar biasa kepada saya. Alhamdulillah hari ini semua jelas. Jadi, tidak ada apa pun masalah, Insya Allah. Saya difitnah sebagai makelar tanah, atur pimpro (pimpinan proyek), tunjuk kontraktor, sama kontraktor pun tidak kenal," ujar Djohar.

Lebih jauh Djohar mengaku telah membeli lahan di Hambalang itu dari masyarakat sekitar. "Awalnya 2000, tapi sekarang, satu, karena masyarakat banyak yang minta (agar lahannya) dibeli. Ada yang mau sunat anaknya," ucapnya.

Mengenai proyek Hambalang, Djohar mengaku tidak tahu-menahu. Djohar mengaku tidak terlibat dalam pengurusan proyek tersebut. "Karena jabatan saya sebagai staf ahli, tidak ada sangkut pautnya dengan proyek," ujar Djohar.

Saat proyek Hambalang mulai dibangun sekitar 2010, Djohar mengaku sudah pensiun dari Kemenpora. Sebelum pensiun, Djohar sempat menjadi salah satu deputi di Kemenpora, kemudian menjadi staf ahli Menpora sebelum dia pensiun. "Tahun 2006, saya tukar jabatan dari deputi ke staf ahli Menpora, itu 2006. Anda kan tahu kalau staf ahli itu tidak punya kewenangan besar. Tidak semua orang punya hak untuk ikut bicara. Jadi, saya staf ahli, tidak ada urusan seperti itu," katanya.

Keterangan Djohar ini sekaligus membantah pernyataan Rudy Alfonso, pengacara salah satu tersangka kasus Hambalang, Deddy Kusdinar. Sebelumnya, Rudy mengklaim ada kejanggalan dalam penetapan kliennya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) tunggal di Kemenpora. Menurut Rudy, Djohar terlibat dalam penunjukan Deddy sebagai PPK tunggal di Kemenpora.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Djohar mengaku tidak pernah memiliki kewenangan untuk menunjuk PPK. "Hebat banget saya, enggak ada, tidak ada kewenangan saya menunjuk dan mengangkat PPK, itu prerogatif dari atasan," ucapnya.

KPK memeriksa Djohar sebagai saksi untuk tiga tersangka kasus Hambalang, yakni Deddy, mantan Menpora Andi Mallarangeng, serta petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Mohammad Noer. Ketiga tersangka ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Khusus untuk Deddy, dia dijerat KPK dalam kapasitasnya sebagai PPK proyek Hambalang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Nasional
Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.