Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporkan Jubir KPK, PKS Yakin Elektabilitas Tidak Turun

Kompas.com - 14/05/2013, 21:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menyatakan, keputusan partainya melaporkan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi tidak akan mengganggu elektabilitas partainya dalam Pemilu 2014 mendatang.

Menurutnya, pelaporan tersebut justru menegaskan karakter PKS yang taat hukum. Saat ditemui di Kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang No 82, Jakarta Selatan, Fahri mengatakan, tidak ada alasan bagi partainya untuk takut melaporkan Johan Budi ke Mabes Polri.

"Takut itu hanya kepada Allah dan (kalau) melanggar hukum. Kalau menegakkan hukum, tidak boleh takut," kata Fahri kepada wartawan, Selasa (14/5/2013).

Sebelumnya, tim penyidik KPK mendatangi kantor DPP PKS untuk menyegel enam unit mobil yang diduga terkait dengan kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, Senin (6/5/2013).

Keeseokan harinya, tim penyidik KPK kembali mendatangi kantor DPP PKS untuk menyita keenam mobil tersebut. Namun, dalam upaya tersebut, terjadi ketegangan antara pihak keamanan kantor DPP PKS dan tim eksekutor.

Menurut mereka, tim eksekutor KPK yang datang tidak dilengkapi dengan surat perintah penyitaan sehingga tidak diperbolehkan untuk membawa keenam mobil tersebut.

Fahri menambahkan, pihaknya selama ini selalu membangun karakter positif di masyarakat. "Kami di PKS tidak mau hidup dengan citra. Kami mau hidup dengan kebenaran yang kami yakini. Karakter yang kami yakini," tegasnya.

Terkait upaya penghalangan, menurutnya, adalah hal yang wajar dilakukan pihak keamanan. Hal itu disebabkan oleh banyak kasus penipuan yang terjadi di sebuah instansi yang didatangi pihak yang mengaku sebagai KPK.

"Dia (KPK) lembaga yang superbody. Bahwa lembaga sekuat ini tidak boleh salah karena tidak salah pun disalahgunakan," ujarnya.

Meski demikian, penghalangan itu tidak akan terjadi jika tim penyidik KPK menaati aturan yang berlaku.

"Saya kemarin ke KPK datang dan mengisi daftar hadir dan sebagainya. Seharusnya mereka juga. Kenapa (datang) ke DPP PKS langsung sembunyi di belakang gedung. Maksudnya apa itu?" tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Nasional
    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Nasional
    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    Nasional
    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Nasional
    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

    Nasional
    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Nasional
    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    Nasional
    11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

    11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

    Nasional
    Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

    Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

    Nasional
    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Nasional
    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Nasional
    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Nasional
    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com