Kompas.com - 13/05/2013, 08:19 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan enam buah proyek dengan nilai yang fantastis di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nilai keenam proyek itu, berdasarkan temuan Fitra, mencapai lebih dari Rp 50 miliar.

Berikut adalah keenam proyek itu:
1. Penggantian conference system di ruang rapat Paripurna II gedung Nusantara II senilai Rp 18.800.014.000.
2. Penggantian mesin pendingin AC di gedung Nusantara I DPR RI senilai Rp 16 miliar.
3. Pengadaan compressor chiller AC Gedung Nusantara I DPR RI senilai Rp 3,294 miliar.
4. Pemeliharaan alat pendingin senilai Rp 8,177 miliar.
5. Pemasangan conference system ruang rapat Komisi I dan Komisi VIII serta portable sound system senilai Rp 2,152 miliar.
6. Penggantian trafo gedung DPR senilai Rp 2.396.507.000.

Fitra menyebut proyek ini sebagai "proyek aneh-aneh", tak hanya dari nilai proyeknya, tetapi juga karena proyek serupa pernah dilakukan dua tahun lalu dan pemenang tender tersebut justru penawar dengan nilai tertinggi. "Itulah mengapa kami menyebutnya begitu," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Seknas Fitra Uchok Sky Khadafi dalam siaran pers, Senin (13/5/2013).

Keanehan semakin bertambah, ujar Uchok, karena berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I tahun 2012, untuk tahun anggaran 2011 sudah ada pekerjaan penggantian trafo. Harga perkiraan sementara (HPS) yang dipakai saat itu sama dengan HPS proyek yang sama pada tahun ini senilai Rp 2.091.106.000.

Uchok menyebutkan, PT APU memenangi tender itu dengan nilai Rp 2.086.143.000, padahal banyak perusahaan lain yang juga ikut tender itu menawarkan harga lebih murah. Dia mencontohkan, PT ONP menawarkan harga Rp 1.983.480.235 dan PT TJUT senilai Rp 2.061.171.000.

Untuk proyek penggantian dan pemeliharaan pendingin di Gedung Nusantara I DPR yang masing-masing senilai Rp 16 miliar dan Rp 8,177 miliar, Uchok berpendapat tidak masuk akal. "Yang paling aneh, proyek mereka selalu ada yang bernama anggaran untuk pemeliharaan. Tapi kok kalau sudah dibeli dan jadi milik pemerintah, selalu rusak, atau diganti. Jadi uang untuk pemeliharaan selama ini dipakai untuk apa ya?" katanya. Demikian pula dengan anggaran untuk penggantian conference system di ruang rapat Paripurna II yang angkanya juga fantastis.

Dengan kondisi seperti itu, Uchok menyarankan proyek-proyek ini dihentikan terlebih dulu karena terlalu banyak kejanggalan. "Jadi mencurigakan nih proyek jelang pemilu," ujar dia. Lagi pula, tambah Uchok, dia mempertanyakan mengapa para anggota DPR kerap rapat di hotel mewah ketika Gedung DPR sudah dibuat serba "wow".

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Uchok berpendapat penganggaran proyek ini mubazir. "Lebih baik, alokasi anggaran untuk proyek-proyek aneh di atas direlokasi untuk perbaikan fasilitas gedung pengadilan yang panas, pengap, dan tidak nyaman," ujar dia.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Nasional
Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Nasional
Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Nasional
Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Nasional
Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Bermain' Tambang di Papua

Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Bermain" Tambang di Papua

Nasional
KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Nasional
Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.