Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Kenaikan BBM, Presiden SBY Akan Bertemu Ical

Kompas.com - 08/05/2013, 08:31 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan bertemu Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (8/5/2013) pukul 10.30 WIB.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, pertemuan akan membahas beberapa hal, salah satunya terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kita lihat besok. Besok kan Pak Ketua Umum Golkar akan bertemu Bapak Presiden," kata Agung, Kamis (7/5/2013), saat ditanya bagaimana sikap Golkar terkait rencana pemberian kompensasi uang tunai jika harga BBM dinaikkan.

Setelah bertemu Ical, Presiden akan memimpin sidang kabinet paripurna bidang perekonomian membahas Rancangan APBN Perubahan 2013.

Seperti diberitakan, Presiden berharap, pembahasan APBNP 2013 dipercepat agar harga BBM bisa dinaikkan. Setelah masa reses DPR selesai, pemerintah akan mengajukan RAPBNP 2013 ke DPR. Presiden berharap UU APBNP 2013 bisa disahkan Mei ini.

DPR menyerahkan rencana kenaikan harga BBM kepada pemerintah sesuai UU APBN 2013. Namun, terkait rencana pemberian kompensasi, para pimpinan DPR menyakini DPR akan menolak jika pemerintah kembali membuat program seperti bantuan langsung tunai (BLT). Salah satu yang menolak adalah Fraksi Partai Golkar.

Alasan yang disampaikan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, BLT dipakai untuk menarik simpatik menjelang pemilu. Pemerintah berkali-kali membantah. Kompensasi uang tunai disebut untuk menyelamatkan rakyat miskin yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM. Program itu disebut hanya sementara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com