Kompas.com - 04/05/2013, 16:27 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah dua pekan berada di Amerika Serikat, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selesai memeriksa mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Penyidik memeriksa Sri sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Bank Century.

"Tim sekarang sudah berangkat kembali ke Jakarta," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (3/5/2013) malam.

Menurut Johan, pemeriksaan terhadap Sri dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada 30 April dan 1 Mei di Kedutaan Besar RI di Washinton DC, Amerika Serikat. Selain memeriksa Sri, penyidik KPK meminta keterangan Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) Wimboh Santoso sebagai saksi Century. Wimboh adalah mantan Direktur di Direktorat Pengaturan Perbankan Bank Indonesia sebelum dia dimutasi menjadi Kepala Perwakilan BI di New York.

"Pekan lalu, tim di Washington memeriksa dua saksi untuk tersangka BM (Budi Mulya). Pertama, Kepala BI perwakilan di Amerika Wimboh Santoso. Kedua, Sri Mulyani pada 30 April dan 1 Mei," kata Johan. Mengenai hasil pemeriksaan, Johan mengaku belum mendapatkan informasi itu dari penyidik.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa selama pemeriksaan itu, KPK mendalami peran Sri Mulyani sebagai Menkeu yang memiliki otoritas terkait bail out Bank Century. "Pasti perannya Sri Mulyani (didalami). Sri Mulyani kan menteri, punya otoritas. Otoritas itu dalam konteks bail out seperti apa," kata Bambang beberapa waktu lalu.

KPK memeriksa para saksi karena dianggap tahu seputar pemberian bantuan dana talangan untuk Century. Sri dianggap tahu tentang bail out Century karena pernah menjadi Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ketika masih menjadi Menkeu, Sri mengaku kepada Jusuf Kalla (JK) selaku Wakil Presiden saat itu bahwa kegagalan Bank Century bukan disebabkan krisis. Sri Mulyani juga mengaku telah tertipu laporan soal status gagal sistemik Bank Century.

Pada 2012 lalu, Tim Pengawas Century di DPR RI juga sempat meminta Sri Mulyani turut dipanggil ke parlemen. Hal ini dilakukan terkait pernyataan Sri Mulyani bahwa dia telah melapor kepada JK soal bail out pada 21 November 2008 atau tak sampai 24 jam setelah hal tersebut dilakukan. Namun, JK membantah soal laporan itu. JK mengaku baru menerima informasi bail out pada 25 November 2008.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, KPK juga meminta keterangan Sri terkait penyelidikan bail out Century. KPK pun sudah meminta keterangan Wakil Presiden Boediono yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia. Dalam kasus Century, KPK menyatakan mantan Deputi Pengawasan Bank Indonesia Siti Chalimah Fadjriyah dan Budi Mulya sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, hingga kini surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Siti Chalimah Fadjriyah belum diterbitkan karena faktor kesehatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

    Nasional
    Sindir Pemecatan Lewat TWK KPK, Giri Suprapdiono: Sejatinya Kita Lolos ASN

    Sindir Pemecatan Lewat TWK KPK, Giri Suprapdiono: Sejatinya Kita Lolos ASN

    Nasional
    Kemenkes: Laju Penularan Covid-19 Berada di Titik Rendah

    Kemenkes: Laju Penularan Covid-19 Berada di Titik Rendah

    Nasional
    Pemerintah Tetap Terapkan Pembatasan Selama Natal-Tahun Baru meski PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal

    Pemerintah Tetap Terapkan Pembatasan Selama Natal-Tahun Baru meski PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal

    Nasional
    DPR Sampaikan Keprihatinan dan Duka Atas Bencana Erupsi Gunung Semeru

    DPR Sampaikan Keprihatinan dan Duka Atas Bencana Erupsi Gunung Semeru

    Nasional
    PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog Kritik Pertimbangan Pemerintah

    PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog Kritik Pertimbangan Pemerintah

    Nasional
    Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

    Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

    Nasional
    Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

    Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

    Nasional
    Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

    Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

    Nasional
    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

    Nasional
    Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

    Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

    Nasional
    Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

    Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

    Nasional
    Cegah Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru 2022

    Cegah Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru 2022

    Nasional
    DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

    DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

    Nasional
    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Bukan Sesuatu yang Aneh

    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Bukan Sesuatu yang Aneh

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.