Kompas.com - 29/04/2013, 13:12 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Bupati Bogor Rachmat Yasin mengaku menerima layanan pesan singkat (SMS) dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Iyus Djuher. Pesan singkat tersebut berisi permintaan tolong agar Rachmat menandatangani izin lokasi taman pemakaman bukan umum untuk PT Garindo Perkasa.

"Pernah ada SMS, isinya minta tolong untuk ditandatangani izin lokasi," kata Rachmat di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/4/2013), seusai diperiksa sebagai saksi kasus Hambalang.

Iyus ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Garindo Perkasa terkait kepengurusan permohonan izin lokasi taman pemakaman bukan umum tersebut. Atas SMS dari Iyus itu, Rachmat mengaku hanya menanggapinya dengan menjawab, "Mangga (silakan)."

Menurut Rachmat, "mangga" itu berarti mempersilakan Iyus memprosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Saya bilang kalau yang namanya mangga, silakan sesuai izin yang berlaku," ucapnya.

Rachmat juga mengaku telah menandatangani izin lokasi yang diajukan PT Garindo Perkasa tersebut. Namun, menurut Rachmat, dia mengeluarkan izin itu bukan semata-mata atas permintaan Iyus. Rachmat mengaku telah melakukan penelitian, kajian, dan peninjauan lokasi.

"Setelah prosedur formal dipenuhi, baru saya tanda tangani," katanya.

Saat ditanya apakah ada iming-imingan uang sehingga dia bersedia menandatangani izin tersebut, Rachmat membantahnya. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini mengaku tidak pernah dijanjikan apa pun, apalagi menerima sejumlah uang terkait penerbitan izin lokasi tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Demi Allah saya tidak pernah mendapatkan satu rupiah pun," ucap Rachmat.

Rachmat, Iyus, beserta dua orang lainnya, yakni pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor Usep Jumenio dan pegawai honorer di Pemkab Bogor Listo Welly Sabu, diduga menerima uang dari Direktur PT Garindo, Sentot Susilo dan Nana Supriatna, terkait kepengurusan permohonan izin pengelolaan lahan tersebut.

Sentot dan Nana juga ditetapkan KPK sebagai tersangka. PT Garindo mengajukan izin untuk mengelola lahan 100 hektar di Desa Antajaya, Tanjung Sari, sebagai taman pemakaman bukan umum, padahal sebagian lahan tersebut masuk dalam kawasan konservasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

    Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

    Nasional
    Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

    Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

    Nasional
    Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

    Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

    Nasional
    Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

    Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

    Nasional
    Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

    Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

    Nasional
    Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

    Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

    Nasional
    Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

    Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

    Nasional
    PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

    PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

    Nasional
    Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

    Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

    Nasional
    Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

    Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

    Nasional
    Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

    Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

    Nasional
    Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

    Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

    Nasional
    CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

    CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

    [POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

    Nasional
    PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

    PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.