Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Yenny Wahid Tolak Bergabung dengan Demokrat

Kompas.com - 16/04/2013, 14:25 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Zannuba Ariffah Wahid atau akrab disapa Yenny Wahid menolak tawaran bergabung dengan Partai Demokrat. Pasca-Kongres Luar Biasa Demokrat, akhir Maret lalu, santer informasi yang menyatakan Yenny telah bergabung dengan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Bahkan, Yenny disebut sebagai salah satu kandidat Wakil Ketua Umum Demokrat.

Apa alasan Yenny menolak tawaran bergabung dengan partai pemenang Pemilu 2009 itu?

Yenny menjelaskan, awalnya Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta dirinya bergabung dan mengisi jabatan kepengurusan Demokrat. Namun, ibundanya, Sinta Nuriyah Wahid, memintanya terlebih dulu berkonsultasi dengan sembilan kiai Nahdlatul Ulama (NU).

Yenny mengaku menemui satu per satu kiai itu. Dia tak mau mengungkap siapa saja mereka. Yenny hanya menyebut mereka kini tinggal di daerah Madura, Banyuwangi, Jawa Tengah, Surabaya, Sidoarjo, Jawa Barat, dan daerah lain.

"Maka, prosesnya agak lama. Hasilnya, beliau-beliau minta agar kami berada di luar saja (pemerintahan), berjuang di luar. Jadi, keputusannya kami tetap berada di luar (Demokrat)," kata Yenny saat jumpa pers di Kantor PKBIB di Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2013).

Yenny didampingi para pengurus PKBIB.

Yenny mengatakan, keputusannya itu sudah ia sampaikan langsung kepada SBY. Menurut dia, SBY bisa menerima sikapnya itu.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Pak SBY dan pengurus Demokrat atas tawaran yang sangat baik dan sangat simpatik kepada kami," ucap putri Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com