Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Demokrat Pilih KLB

Kompas.com - 11/03/2013, 16:59 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat memilih menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk memilih ketua umum (ketum) DPP definitif dibanding menunjuk pelaksana tugas ketum (Plt). Hal ini bertujuan mencegah terjadinya masalah ketika proses pemilu di Komisi Pemilihan Umum. Langkah KLB itu disebut berkaitan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai.

"Harus (KLB). Karena di AD/ART kami hanya mengenal ketua definitif. Jadi kalau Plt nanti ada kesulitan ketika proses di KPU," kata politisi Partai Demokrat Roy Suryo di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/3/2013).

Roy mengatakan, belum ada kepastian waktu dan tempat KLB. Hanya saja, kata dia, KLB akan digelar sebelum tanggal 21 Maret 2013. Menurut dia, semua kader mempunyai hak yang sama untuk maju sebagai calon ketum.

Ketika disinggung kemungkinan calon dari luar partai, Roy mengatakan, kebijakan dari partai sudah jelas bahwa syarat untuk bisa maju harus memiliki kartu tanda anggota (KTA) partai. Kebijakan lain, jika terpilih, calon tersebut tidak diperkenankan merangkap jabatan.

"Kalau dia sudah punya KTA, meski mungkin baru kemarin, baru seminggu (bisa maju sebagai calon ketum)," pungkas Roy.

Seperti diberitakan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah meminta Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik untuk menyiapkan KLB. Sebelumnya, Demokrat memiliki dua opsi, yakni KLB dan menunjuk Plt.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan DCS ditandatangani pimpinan parpol, yakni Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Masalahnya, Demokrat saat ini tak memiliki ketum setelah Anas Urbaningrum memilih berhenti.

Baca juga:
Masih Ketua DPR, Marzuki Alie Dianggap Tak Tepat Jadi Ketum
KPU Pastikan Tak Ada Dispensasi untuk Demokrat

Ramadhan Dukung Pramono Edhie atau Gita Wirjawan

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    Nasional
    Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

    Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

    Nasional
    Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

    Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

    Nasional
    Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

    Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

    Nasional
    UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

    UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

    Nasional
    Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

    Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

    Nasional
    Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

    Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

    Nasional
    Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

    Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

    Nasional
    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com