Pengamat: Parpol Tak Bisa Cari Dana Kecuali Korupsi

Kompas.com - 01/03/2013, 20:50 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Korupsi yang dilakukan para politikus dinilai merupakan muara persoalan dari sulitnya akses partai politik mencari dana. Undang-undang partai politik yang ada saat ini masih terlalu mengekang partai untuk mencari sumber dana kegiatan politiknya.

"Kalau di undang-undang parpol, semangatnya buat parpol tidak bisa cari pendanaan lain kecuali korupsi karena dana asing enggak boleh, punya badan usaha enggak boleh, sementara dana APBN kecil sekali," ujar pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi yang diadakan Angkatan Muda Restorasi Indonesia (AMRI) di Jakarta, Jumat (1/3/2013).

Ia menilai kondisi itu bertolak belakang dengan realita partai di Indonesia yang membutuhkan dana besar. Ia menyarankan agar dilakukan sebuah perubahan sistem politik dengan hadirnya undang-undang keuangan partai. Burhanuddin berpendapat, undang-undang itu dapat mengatur sistem pendanaan partai secara jelas, termasuk pengeluaran dan pendapatan serta sanksi. Hal itu menuntut parpol untuk bisa melakukan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan adanya aturan yang jelas, Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) tersebut yakin bahwa kebocoran uang negara akibat korupsi bisa diredam. "Lebih baik diatur jelas, daripada tidak diatur menjadi remang-remang. Remang-remang ini yang kerap dimanfaatkan partai, sehingga kebocoran yang terjadi semakin besar," kata Burhanuddin.

Burhanuddin juga menyoroti persoalan ideologi partai di Indonesia yang tak lagi terpisah secara jelas. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang hanya memiliki dua partai dengan ideologi yang berbeda antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Sumber dana dari dua partai itu terpisah berdasarkan ideologi.

"Kalau Demokrat, penyokong dananya pasti pengusaha obat dan pendidikan. Sementara Partai Republik, penyokong dananya adalah pengusaha senjata. Sedangkan di Indonesia, semua pengusaha kasih ke partai yang berpeluang menang bukan karena ideologi," ucap Burhanuddin.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kasus Eks Dirut PT DI, KPK Panggil Eks Direktur Keuangan

    Kasus Eks Dirut PT DI, KPK Panggil Eks Direktur Keuangan

    Nasional
    Soal Kalung Antivirus, Kementan Diminta Tunjukkan Hasil Riset

    Soal Kalung Antivirus, Kementan Diminta Tunjukkan Hasil Riset

    Nasional
    UPDATE: Tambah 1 Orang, RSKI Pulau Galang Rawat 15 Pasien Positif Covid-19

    UPDATE: Tambah 1 Orang, RSKI Pulau Galang Rawat 15 Pasien Positif Covid-19

    Nasional
    Anak Diduga Diperkosa Kepala P2TP2A, KPAI Akui Upaya Perlidungan Anak Ternodai

    Anak Diduga Diperkosa Kepala P2TP2A, KPAI Akui Upaya Perlidungan Anak Ternodai

    Nasional
    UPDATE: Tambah 9, RSD Wisma Atlet Tangani 667 Pasien Positif Covid-19

    UPDATE: Tambah 9, RSD Wisma Atlet Tangani 667 Pasien Positif Covid-19

    Nasional
    Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

    Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

    Nasional
    Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

    Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

    Nasional
    Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

    Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

    Nasional
    Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

    Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

    Nasional
    PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

    PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

    Nasional
    UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

    UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

    Nasional
    Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

    Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

    Nasional
    Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

    Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

    Nasional
    63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

    63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

    Nasional
    Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

    Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X