Kompas.com - 01/03/2013, 20:50 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Korupsi yang dilakukan para politikus dinilai merupakan muara persoalan dari sulitnya akses partai politik mencari dana. Undang-undang partai politik yang ada saat ini masih terlalu mengekang partai untuk mencari sumber dana kegiatan politiknya.

"Kalau di undang-undang parpol, semangatnya buat parpol tidak bisa cari pendanaan lain kecuali korupsi karena dana asing enggak boleh, punya badan usaha enggak boleh, sementara dana APBN kecil sekali," ujar pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi yang diadakan Angkatan Muda Restorasi Indonesia (AMRI) di Jakarta, Jumat (1/3/2013).

Ia menilai kondisi itu bertolak belakang dengan realita partai di Indonesia yang membutuhkan dana besar. Ia menyarankan agar dilakukan sebuah perubahan sistem politik dengan hadirnya undang-undang keuangan partai. Burhanuddin berpendapat, undang-undang itu dapat mengatur sistem pendanaan partai secara jelas, termasuk pengeluaran dan pendapatan serta sanksi. Hal itu menuntut parpol untuk bisa melakukan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan adanya aturan yang jelas, Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) tersebut yakin bahwa kebocoran uang negara akibat korupsi bisa diredam. "Lebih baik diatur jelas, daripada tidak diatur menjadi remang-remang. Remang-remang ini yang kerap dimanfaatkan partai, sehingga kebocoran yang terjadi semakin besar," kata Burhanuddin.

Burhanuddin juga menyoroti persoalan ideologi partai di Indonesia yang tak lagi terpisah secara jelas. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang hanya memiliki dua partai dengan ideologi yang berbeda antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Sumber dana dari dua partai itu terpisah berdasarkan ideologi.

"Kalau Demokrat, penyokong dananya pasti pengusaha obat dan pendidikan. Sementara Partai Republik, penyokong dananya adalah pengusaha senjata. Sedangkan di Indonesia, semua pengusaha kasih ke partai yang berpeluang menang bukan karena ideologi," ucap Burhanuddin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

    Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

    Nasional
    Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

    Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

    Nasional
    Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

    Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

    Nasional
    Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

    Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

    Nasional
    Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

    Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

    Nasional
    Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

    Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

    Nasional
    RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

    RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

    Nasional
    Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

    Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

    Nasional
    Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari karena Miliki Senjata Api

    Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari karena Miliki Senjata Api

    Nasional
    Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

    Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

    Nasional
    Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis 'E-voting' di Tingkat Desa

    Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis "E-voting" di Tingkat Desa

    Nasional
    Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

    Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

    Nasional
    Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

    Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

    Nasional
    Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit

    Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit

    Nasional
    Jokowi: Pemerintah Kerja Siang Malam untuk Vaksinasi Covid-19 Massal

    Jokowi: Pemerintah Kerja Siang Malam untuk Vaksinasi Covid-19 Massal

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.