Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Serahkan Sepenuhnya pada Parpol

Kompas.com - 27/02/2013, 23:43 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat yang kecewa dengan kepemimpinan presiden selama ini diharapkan jangan hanya menggerutu, tetapi mengambil bagian untuk memunculkan calon presiden dan calon wakil presiden berkualitas untuk Pemilu 2014.

Jangan menyerahkan proses itu sepenuhnya pada partai politik karena sebagian partai justru bermasalah dengan kasus korupsi atau dilanda konflik internal.

"Masyarakat harus menjadi subyek yang menentukan siapa sosok terbaik untuk menjadi presiden lima tahun mendatang," kata pengajar sosiologi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito, di Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Pemilu presiden tahun 2014 tinggal 1,5 tahun lagi, tetapi bursa calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) masih dipenuhi nama-nama lama.

Mereka juga masih berkutat pada pencitraan daripada pengenalan visi dan misi untuk kemajuan bangsa. Nama-nama yang beredar sebagai kandidat masih itu-itu saja, bahkan sebagian sudah pernah berkompetisi dalam pemilu sebelumnya.

Akibatnya, tidak banyak alternatif pilihan pemimpin bangsa ke depan. Arie Sujito berharap masyarakat lebih aktif lagi untuk mencari orang-orang terbaik untuk memimpin bangsa.

Masyarakat sipil harus menjadi subyek yang menentukan proses pemilihan presiden, bukan obyek yang hanya dibutuhkan saat pemilihan lalu diabaikan seusai pemilihan.

"Kita jangan hanya menunggu reformasi partai karena itu sulit terjadi di tengah berbagai kasus yang membelit partai, seperti masalah korupsi dan konflik internal. Apalagi, capres dan cawapres dari partai tampaknya hanya sibuk bertarung pencitraan," katanya.

Para capres dan cawapres yang beredar di masyarakat perlu diberi panggung untuk mengadu gagasan tentang berbagai soal bangsa. Para calon mesti diuji untuk menemukan jalan keluar terhadap masalah bangsa.

Hal itu bisa melalui forum di depan publik, seperti debat, diskusi, atau seminar. Dengan begitu, masyarakat bisa mencermati pemikiran, visi, dan misi masing-masing capres dan cawapres.

"Debat harus dimulai dari sekarang sehingga publik bisa menilai mana calon-calon yang memang bisa menyumbangkan ide untuk kemajuan bangsa ke depan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com