Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Max Yakin Anas Urbaningrum Patuhi Pakta Integritas

Kompas.com - 22/02/2013, 21:42 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Max Sopacua menyakini Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan patuh terhadap substansi pakta integritas yang sudah ditandatangani setelah terseret kasus dugaan korupsi. KPK menetapkan Anas sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek Hambalang, Jumat (22/2/2013) malam.

"Sebagai orang nomor satu di partai, dia (Anas) akan melakukan itu sebagai panutan," kata Max ketika dihubungi, Jumat (22/2/2013) malam.
Sebelumnya, Majelis Tinggi Partai Demokrat mewajibkan seluruh jajaran pengurus partai ini untuk menandatangani pakta integritas sebagai salah satu langkah penyelamatan partai. Anas menandatangani pakta integritas tersebut di Kantor DPP Partai Demokrat pada 14 Februari 2013 .

Salah satu substansi dari pakta integritas itu menyatakan, "bila ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam kasus korupsi, kader bersedia mengundurkan diri dari jabatan di Partai Demokrat dan siap menerima sanksi pemecatan dari Dewan Kehormatan partai".

Max mengatakan, tak ada lagi koridor selain pakta integritas untuk menyikapi penetapan tersangka Anas. Hanya saja, kata dia, pengunduran diri Anas tidak semudah pengunduran diri jabatan lain. Pasalnya, Anas yang memegang kendali partai.

"Semua orang tahu ini pucuk pimpinan. Meski diambil alih Majelis Tinggi partai, Pak Anas ini sebagai ketua umum. Kalau harus mundur, tentu harus berproses. Kalau otomatis mundur, siapa yang pegang partai? Harus disiapakan dulu plt (pejabat sementara). Jangan disamakan antara Anas dan Wakil Sekjen yang suatu saat bisa diganti," kata Max.

Ketika ditanya apakah partai akan memberikan bantuan hukum kepada Anas, Max mengatakan tentu partai akan menawarkan bantuan hukum yang dimiliki partai. Hanya saja, partai membebaskan Anas untuk menggunakannya atau tidak. "Ini, kan, persoalan lama. Demokrat tentu menyerahkan perkara ini kepada KPK. Jadi, kalau malam ini sudah ada keputusan, saya kira kami tidak perlu memberikan komentar panjang, kami serahkan kepada penegak hukum," katanya.

Baca juga:
Sekelumit Sosok Anas Urbaningrum
Masihkah Anas Siap Digantung di Monas?
Anas Urbaningrum Dicegah ke Luar Negeri
KPK Belum Tahan Anas Urbaningrum
Rekam Jejak Anas Urbaningrum di Skandal Hambalang

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    Nasional
    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Nasional
    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com