Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Enggan Bicara Soal Simulator, Nazaruddin Malah Singgung Monas dan Anas

Kompas.com - 14/02/2013, 22:17 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Seperti biasanya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin tampak bersemangat setiap kali ditanya soal kasus dugaan korupsi Hambalang. Terlebih, jika menyangkut Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Bahkan seusai diminta keterangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi simulator SIM, dia pun lebih suka bertutur seputar kasus Hambalang dan Anas. Nazaruddin kembali menyinggung soal pernyataan Anas yang bersedia digantung di Monas bila melakukan korupsi, seperti saat tiba di gedung KPK sebelum menjalani pemeriksaan.

"Soal Monas saja. Semoga segera Pak Jokowi (Gubernur DKI Jakarta) menyiapkan kepala dinas agama nanti kalau ada yang menyiapkan tali di situ, ada yang doain," ujar Nazaruddin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (14/2/2013) malam. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan korupsi proyek simulator SIM, Nazaruddin malah mengatakan kalau keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang sudah terlihat jelas.

"Intinya gini soal Hambalang, sudah terbukti tentang keterlibatan Anas, cuma yang bukti yang langsung ditransfer itu ya itu, lainnya banyak buktinya," ucap Nazaruddin. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu pun hanya tersenyum kemudian masuk ke dalam mobil tahanan saat kembali dicecar pertanyaan seputar proyek simulator SIM.

Terkait kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM, Nazaruddin diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. Nazar dianggap tahu seputar proyek ini pada 2011 karena perusahaannya diduga ikut tender proyek tersebut.

Ada lima perusahaan yang mengikuti tender proyek senilai Rp 196 miliar itu, Kelima perusahaan tersebut adalah PT Bentina Agung, PT Digo Mitra Slogan, PT Dasma Pertiwi, PT Kolam Intan Prima, dan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi. Dua dari lima perusahaan tersebut, yaitu PT Digo Mitra Slogan dan PT Kolam Intan Prima, diduga sebagai milik Nazaruddin, meski keduanya kalah dalam proses tender.

Proyek simulator SIM 2011 itu dimenangi PT Citra Mandiri Metalindo Abadi milik Budi Susanto. Sementara perusahaan Nazaruddin diketahui memenangi tender proyek simulator SIM tahun anggaran 2010. Proyek simulator pada 2010 belum diselidiki atau disidik KPK.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Dugaan Korupsi Korlantas Polri

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

    Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

    Nasional
    Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

    Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

    Nasional
    MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

    MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

    Nasional
    DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

    DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

    Nasional
    Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

    Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

    Nasional
    Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

    Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

    Nasional
    Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

    Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

    Nasional
    Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

    Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

    Nasional
    Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

    Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

    Nasional
    DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

    DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

    Nasional
    Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

    Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

    Nasional
    Modal 'Hattrick' Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

    Modal "Hattrick" Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

    Nasional
    60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

    60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

    Nasional
    Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

    Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

    Nasional
    'Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik'

    "Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com