Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal PKPI, KPU Belum Tentukan Sikap

Kompas.com - 06/02/2013, 17:20 WIB
Nina Susilo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- KPU belum menentukan sikap akankah menerima putusan Bawaslu dan menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014. KPU masih meyakini keputusannya yang meloloskan hanya sepuluh partai politik.

Demikian disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik, anggota KPU Ida Budhiati, dan anggota KPU Sigit Pamungkas secara terpisah, Rabu (6/2/2013). Menurut Ida, sepanjang mengikuti persidangan PKPI, KPU menilai bukti-bukti yang diajukan PKPI tidak mendukung seluruh dalilnya. Karenanya, KPU memilih menunggu salinan putusan yang dibacakan Ketua Bawaslu dan mencermatinya terlebih dahulu.

Sigit menambahkan, pada prinsipnya, dalam sengketa pemilu, kewenangan Bawaslu adalah memberi alternatif penyelesaian sengketa. Sebagai sebuah alternatif penyelesaian sengketa, KPU dapat menolak atau menerima rekomendasi Bawaslu. Sikap KPU sangat bergantung pada bagaimana rekomendasi itu dibuat. "Sampai saat ini, KPU percaya dengan apa yang sudah diputuskan ketika menetapkan 10 parpol peserta pemilu," kata Sigit.

Husni mengemukakan, KPU memiliki satu minggu untuk mengkaji putusan Bawaslu. Setelah itu, baru KPU membuat surat keputusan tentang PKPI sebagai peserta Pemilu susulan dan menetapkan nomor urutnya sebagai peserta Pemilu 2014.

Selasa (5/2/2013) menjelang tengah malam, Bawaslu membacakan putusan atas gugatan sengketa yang diajukan PKPI. Bawaslu memutuskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014 dan membatalkan Keputusan KPU tentang Parpol Peserta Pemilu 2014 yang hanya meloloskan 10 parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    Nasional
    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com