Luthfi Hasan Resmi Mundur dari DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq resmi mengundurkan diri dari keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengunduran diri Luthfi disampaikan oleh Fraksi PKS di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/1/2013).

Hadir dalam jumpa pers tersebut Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid didampingi para politisi PKS, di antaranya Nasir Djamil, Adang Daradjatun, dan Abdul Hakim.

Surat pengunduran diri Lutfhi dibuat tertanggal 4 Februari 2013 . Berikut isi surat pengunduran diri Luthfi.

Sehubungan dengan proses hukum yang sedang saya lalui, maka demi jalannya fungsi dan tugas-tugas keanggotaan DPR dalam penyelenggaraan negara, maka saya Luthfi Hasan Ishaq selaku anggota DPR periode 2009-2014 Nomor Anggota A 87 dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari Anggota DPR.

Hidayat mengatakan, pengunduran diri secara lisan disampaikan Luthfi ketika dijenguk pihaknya di Rumah Tahanan Guntur, Jakarta Selatan, Senin kemarin. Menyusul, surat resmi pengunduran diri disampaikan melalui pengacara.

Hidayat menuturkan, selanjutnya Fraksi PKS akan memproses pengunduran diri Luthfi. Posisi Luthfi di DPR akan diganti calon legislatif asal PKS yang mendapat suara terbanyak setelah Luthfi di daerah pemilihan Jawa Timur V.

Hingga saat ini, tambah Hidayat, pihaknya sudah tujuh kali melakukan pergantian antarwaktu (PAW) di DPR. Jika PAW Luthfi dan Anis Matta selesai, total sembilan kali PKS melakukan PAW.

"Ini menunjukkan PKS tidak pernah kekurangan stok SDM. Fraksi akan siap full team untuk mengejar target kerja legislasi, anggaran, dan pengawasan yang menumpuk di DPR," pungkas mantan Presiden PKS itu.

Diberitakan sebelumnya, Luthfi dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian. Luthfi diduga "menjual" otoritasnya untuk memengaruhi pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait kebijakan impor daging tersebut.

Luthfi dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, diduga menerima suap dari perusahaan impor daging, PT Indoguna Utama, dengan barang bukti senilai Rp 1 miliar. KPK juga menetapkan Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Abdi Arya Effendi sebagai tersangka pemberi suap.