Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yudhoyono Pun Ikut Cemas

Kompas.com - 05/02/2013, 08:53 WIB

JEDDAH, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, sejumlah kader Partai Demokrat merasa sangat prihatin dan cemas mendalam atas posisi partai yang anjlok dalam hasil survei. Pernyataan itu disampaikan Presiden SBY menjawab pertanyaan pada jumpa pers, Senin, di Jeddah, Arab Saudi.

Wartawan Kompas Rikard Bagun dari Jeddah, Senin (4/2), melaporkan, pernyataan itu disampaikan Presiden sebelum bertolak ke Mekkah untuk ibadah umrah. 

”Saya terus-menerus mendapat pesan pendek (SMS) tentang kemerosotan dukungan terhadap Partai Demokrat, sekurang-kurangnya menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Jika dalam Pemilu 2009 Partai Demokrat mendapat dukungan 21 persen, posisinya kini tinggal 8 persen,” kata SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ketika ditanya soal calon presiden dari Partai Demokrat untuk Pemilu 2014.

Anjoknya dukungan terhadap Partai Demokrat diakui bukan hanya terlihat dalam hasil survei LSI, melainkan juga pada lembaga-lembaga survei lain. ”Terus terang sejumlah kader menilai posisi Partai Demokrat sekarang sudah berbahaya, SOS. Ada yang juga menyebut sudah menyentuh angka merah. Sudah ada kecemasan dan keprihatinan mendalam tentang Partai Demokrat,” katanya.

Secara tidak langsung, SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat berpandangan, kemerosotan posisi Partai Demokrat, antara lain, karena pengaruh sejumlah kadernya yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Timbul semacam kegusaran di kalangan Partai Demokrat karena sejumlah kasus kader Partai Demokrat terkesan sengaja dibiarkan berlarut-larut. Sudah hampir dua tahun dibiarkan tak menentu,” kata SBY. ”Saya sendiri, dari tanah ini, dari Jeddah ini, mengharapkan KPK menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan tanggung jawab. KPK tidak boleh tebang pilih. Itu posisi saya,” ujarnya menambahkan.

Penyelesaian kasus yang terkatung-katung di KPK, menurut dia, memberi dampak kemerosotan terhadap posisi Partai Demokrat. ”Apalagi ada media tertentu yang terus-menerus memberitakannya,” lanjut SBY, tanpa memerinci nama medianya.

Presiden meminta KPK segera menuntaskan berbagai kasus secara tepat dan jelas. ”Jika salah katakan salah, jika benar katakan benar. Termasuk kasus Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mendapat sorotan luas masyarakat, tetapi KPK belum menentukan putusannya,” tuturnya.

Lebih jauh, Presiden mengakui telah diminta para kader untuk segera turun tangan dan mengambil alih tanggung jawab atas Partai Demokrat agar tidak merosot lebih dalam lagi. ”Saya belum langsung menjawab. Saya perlu pikir dalam-dalam sebelum memberi jawaban yang akan disampaikan dalam hari-hari ini. Namun, terpenting, solusi yang diambil harus rasional,” ujarnya.

Soal Anas Urbaningrum

Kemarin, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, menyatakan lagi, Demokrat saat ini sedang terpuruk dan meminta Yudhoyono turun tangan. Pernyataan serupa muncul dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsuddin.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengatakan, hasil survei itu harus ditanggapi serius oleh semua kader partai ini. Jero membantah bahwa dirinya menginginkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mundur.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf berpendapat, Yudhoyono tidak perlu didesak untuk menyelamatkan Partai Demokrat. Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani, kemarin, menyatakan, Anas masih mendapat dukungan pengurus di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Irfan yakin mundurnya Anas bukan jaminan elektabilitas Demokrat membaik. (COK/Ong/LOK/k02/DIK/EVY/ATO)

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Nasional
    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Nasional
    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    Nasional
    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Nasional
    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Nasional
    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Nasional
    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Nasional
    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Nasional
    Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Nasional
    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Nasional
    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

    Nasional
    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com