Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Siap Kawal Pemilu 2014

Kompas.com - 16/01/2013, 14:02 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Timur Pradopo menandatangi nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu dan MoU antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri, dan Kejaksaan Agung tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (16/1/2013).

Kapolri menyatakan kesiapannya mengawal Pemilu 2014 dan menjamin pihaknya akan bersikap netral. "Saya berkomitmen, Polri senantiasa profesional, netral dan bebas pengaruh pihak manapun dalam mendukung Pemilu yang tertib, dan demokratis. Oleh karena itu, Polri, Kejaksaan Agung, KPU, Bawaslu, dan penyelenggara lain memiliki tekad yang sama mengawal pemilu tahun 2014 dengan sebaik-baiknya," ujar Timur.

Timur mengatakan, tahapan proses Pemilu memiliki potensi kerawanan yang dapat menjadikan gangguan keamanan utama dan berpengaruh terhadap kualitas hasil Pemilu secara keseluruhan. Untuk itu, lanjut Timur, Polri siap melakukan langkah penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

"Beberapa gangguan keamanan yang harus kita waspadai antara lain, konflik akibat perselisihan penetapan jumlah pemilih, pemalsuan dan pencurian kartu suara. Kemudian, pengrusakan sarana prasarana pemilu, politik uang, tindakan kekerasan dan aksi anarkis, serta pelanggaraan pemilu lainnya," terangnya.

Nota kesepahaman, tambah Timur, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Pemilu yang tertib, jujur, dan adil. "Melalui nota kesepahaman yang didukung kesiapan matang memadai, akan memberi keyakinan Pemilu 2014 dapat optimal sesuai rencana," ujarnya.

Di samping itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik berharap, kepolisian dapat mengawal penyelenggaraan pemilu berjalan tertib. Tertibnya pemilu, dikatakan Husni, dapat menciptakan pesta demokrasi yang berkualitas.

"Kami sangat mendukung ini semua dapat berjalan efektif agar penyelenggaraan pemilu 2014 juga berjalan sesuai prosedural dan demokrasi yang berkualitas," ujarnya.

Untuk diketahui, KPU sendiri hanya meloloskan 10 partai politik sebagai peserta Pemilu 2014. Para peserta Pemilu juga telah mengambil nomor urut parpol dan kini bersiap untuk Pemilu Legislatif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com