Konflik Sosial Masih Jadi Ancaman 2013

BOGOR, KOMPAS.com — Pemerintah memprediksi peristiwa kekerasan, konflik komunal, hingga benturan horizontal masih akan marak terjadi di 2013 lantaran semakin menghangatnya suhu politik menjelang Pemilu 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun meminta agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam mencegah serta mengatasi permasalahan itu.

"Prediksi, analisis jajaran polhukam (politik, hukum, dan keamanan) memang eskalasi di tahun kedepan, masih menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan serius," kata Menteri Koordinator bidang Polhukam Djoko Suyanto, seusai sidang kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/1/2013).

Sidang kabinet itu dikhususkan membahas masalah keamanan dalam negeri. Sidang diikuti para pejabat tinggi yang menangani masalah polhukam, seperti Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman.

Hadir pula jajaran menteri lain, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Agama Suryadhama Ali, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Djoko mengatakan, masyarakat memang menyukai proses demokrasi. Namun, masyarakat juga lebih menyukai keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kata Djoko, kedua kebutuhan itu perlu disinergikan.

Presiden, kata Djoko, menginstruksikan kepada para pemimpin keamanan maupun kepala daerah menyusun rencana aksi untuk mengantisipasi gangguan keamanan di daerah masing-masing. Pasalnya, setiap wilayah memiliki kekhasan atau sumber konflik yang berbeda-beda.

"Di arapat Kepolisian dan TNI biasanya sudah punya peta konflik sehingga masing-masing daerah memiliki rencana terpadu tersendiri. Ini harus dituangkan per provinsi atau per kabupaten," kata Djoko.

Selain itu, tambah Djoko, tiap-tiap lembaga seperti pemda, teritorial TNI, kepolisian daerah, intelijen secara struktural bertanggung jawab untuk menghadapi setiap konflik di wilayah masing-masing. Penanganan konflik tidak bisa hanya diserahkan kepada kepolisian.

"Presiden merasa tidak puas terhadap kejadian konflik sosial di 2012 yang lalu sebagaimana yang dialami masyarakat. Beliau konsen di tahun 2013-2014, melalui kebijakan tadi, menjadi tugas ke depan," kata Djoko.

Berita terkait prediksi situasi politik hukum tahun ini dapat diikuti dalam topik:
Politik Hukum 2013