Rizal Mallarangeng: KPK Sudah di Jalan yang Benar

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, berpendapat bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berada di jalur yang benar dalam mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Rizal mendukung tindakan KPK yang menggeledah tiga lokasi, Kamis (3/1/2013).

"KPK saya rasa sudah mengarah di jalan yang benar. Saya senang sudah digeledah kontraktor-kontraktornya. Seharusnya hal ini sudah dilakukan KPK setahun lalu saat kasus ini mencuat," ujar Rizal, Jumat (4/1/2013), dalam jumpa pers di kantor Freedom Institute.

Seperti diketahui, penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Tempat yang digeledah adalah rumah Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat, Munadi Herlambang, di Jalan Tanjung Barat Indah Blok 1/18 Jakarta Selatan.

Selain rumah Munadi, dua tempat lain yang digeledah KPK adalah kantor PT Wijaya Karya di Jalan DI Panjaitan Kavling 9, Cawang, Jakarta Timur, dan di Kantor PT Adhi Karya di Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait penyidikan Hambalang. Adapun Munadi Herlambang pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus Hambalang. Selain menjadi pengurus Partai Demokrat, Munadi pernah menjadi salah satu pemegang saham di PT Dutasari Citralaras yang menjadi subkontraktor PT Adhi Karya dalam proyek Hambalang.

"Dengan adanya penggeledahan ini, KPK harusnya bisa lebih cepat karena mereka mempunyai fungsi penyadapan hingga pemblokiran rekening," ucap Rizal.

Di dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan dua tersangka, yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Hambalang, Dedy Kusdinar; dan Menpora Andi Mallarangeng.

Setelah Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka, Rizal kemudian membentuk tim khusus bernama "Elang Hitam" untuk menelusuri kasus proyek Hambalang secara independen. Dari hasil penelusuran itu, Rizal melihat persoalan Hambalang bermula dari pencairan uang Rp 1,2 triliun yang dilakukan Menteri Keuangan Agus Martowardojo meski tanpa dibubuhi tanda tangan Andi Mallarangeng selaku Menpora dan Djoko Kirmanto selaku Menteri Pekerjaan Umum yang memberikan rekomendasi teknis.

Sejak uang itu dicairkan, para kontraktor yang menangani ini, salah satunya adalah PT Adhi Karya, justru mengeruk keuntungan besar dengan melakukan mark-up dari 110-4.600 persen dalam harga satuan yang diajukan dalam penawaran. Rizal menuding bahwa pemain utama dalam mark-up besar-besaran ini adalah Direktur Adhi Karya Teuku Bagus.

"Dia (Teuku Bagus) adalah aktornya," ucapnya. Akibat mark-up besar-besaran ini ditambah praktik korupsi lainnya di dalam proyek Hambalang, negara pun dirugikan Rp 243,6 miliar.