Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Perlu Tuntas Berantas Korupsi

Kompas.com - 02/01/2013, 14:47 WIB
Christoporus Wahyu Haryo P

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahun 2013 diprediksi menjadi tahun yang sulit bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tantangan yang dihadapi tidak hanya meningkatkan soliditas dan kinerja kabinet, tetapi juga bagaimana Presiden mengantisipasi korupsi politik yang diprediksi bakal mencapai puncaknya pada tahun ini.

"Tidak bisa tidak, tahun 2013 ini Presiden juga harus all out (tuntas) dalam pemberantasan korupsi. Lebih baik Presiden tidak ragu dalam membersihkan dan membuka orang-orang di partainya dan di kementerian yang terindikasi korup," kata Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, Selasa (1/1/2012).

Persoalan soliditas dan kinerja kabinet akan menjadi persoalan sulit karena tahun ini diprediksi menjadi muara konflik kepentingan di kabinet. Kementerian yang berada dalam penguasaan partai cenderung bekerja dalam orientasi kepentingan partai untuk memenangi Pemilu 2014, apalagi tahun ini merupakan kesempatan terakhir untuk mengeruk sumber daya di pemerintahan untuk persiapan pemilu.

Langkah Presiden, menurut Yudi, bakal makin berat karena korupsi yang menjerat sejumlah kader partainya dalam kasus wisma atlet dan Hambalang. Belum lagi kegaduhan yang mungkin timbul akibat kasus Bank Century yang tidak kunjung tuntas. Tahun 2013 menjadi fase yang sangat kritis dalam transisi demokrasi di Indonesia.

"Saatnya semua harus bebenah. DPR juga harus memelihara kehormatannya dengan bekerja benar-benar merepresentasikan untuk kepentingan rakyat. Jangan justru mereka sendiri yang mengubur demokrasi," katanya.

Terkait dengan upaya membenahi kinerja pemerintahan, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha secara terpisah mengatakan, konsolidasi kabinet menjadi fokus perhatian di awal tahun. Dalam tiga bulan pertama 2013, kementerian yang kinerjanya belum memenuhi target harus melakukan pembenahan untuk mengatasi kekurangan.

"Sejauh ini, masih ada toleransi bagi kementerian atau lembaga untuk melakukan perbaikan hingga tiga bulan ke depan. Kalau dipandang perlu dilakukan reshuffle, tentu Presiden dengan pertimbangan tertentu akan mengambil keputusan," katanya.

Menurut Julian, Presiden memahami betul, tahun 2013 merupakan tahun politik. Beberapa kali Presiden mengingatkan menteri untuk bekerja all out memprioritaskan kepentingan rakyat. Menteri yang lebih mementingkan partai dipersilakan mundur dari kabinet.

Terkait jabatan Menpora yang lowong, Julian menyatakan, Presiden dalam waktu dekat akan mengumumkan pengganti Andi Mallarangeng. "Proses seleksi sedang dijalankan dan Presiden tentu memiliki pertimbangan sendiri," kata Julian. (WHY)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

    Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

    Nasional
    Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

    Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

    Nasional
    KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

    KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

    Nasional
    Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

    Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

    Nasional
    Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

    Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

    Nasional
    Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

    Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

    Nasional
    Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

    Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

    Nasional
    Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

    Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

    Nasional
    PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

    PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

    Nasional
    Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Nasional
    Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

    Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

    Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

    Nasional
    Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

    Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

    Nasional
    Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

    Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

    Nasional
    KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

    KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com