Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Perlu Tuntas Berantas Korupsi

Kompas.com - 02/01/2013, 14:47 WIB
Christoporus Wahyu Haryo P

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahun 2013 diprediksi menjadi tahun yang sulit bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tantangan yang dihadapi tidak hanya meningkatkan soliditas dan kinerja kabinet, tetapi juga bagaimana Presiden mengantisipasi korupsi politik yang diprediksi bakal mencapai puncaknya pada tahun ini.

"Tidak bisa tidak, tahun 2013 ini Presiden juga harus all out (tuntas) dalam pemberantasan korupsi. Lebih baik Presiden tidak ragu dalam membersihkan dan membuka orang-orang di partainya dan di kementerian yang terindikasi korup," kata Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, Selasa (1/1/2012).

Persoalan soliditas dan kinerja kabinet akan menjadi persoalan sulit karena tahun ini diprediksi menjadi muara konflik kepentingan di kabinet. Kementerian yang berada dalam penguasaan partai cenderung bekerja dalam orientasi kepentingan partai untuk memenangi Pemilu 2014, apalagi tahun ini merupakan kesempatan terakhir untuk mengeruk sumber daya di pemerintahan untuk persiapan pemilu.

Langkah Presiden, menurut Yudi, bakal makin berat karena korupsi yang menjerat sejumlah kader partainya dalam kasus wisma atlet dan Hambalang. Belum lagi kegaduhan yang mungkin timbul akibat kasus Bank Century yang tidak kunjung tuntas. Tahun 2013 menjadi fase yang sangat kritis dalam transisi demokrasi di Indonesia.

"Saatnya semua harus bebenah. DPR juga harus memelihara kehormatannya dengan bekerja benar-benar merepresentasikan untuk kepentingan rakyat. Jangan justru mereka sendiri yang mengubur demokrasi," katanya.

Terkait dengan upaya membenahi kinerja pemerintahan, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha secara terpisah mengatakan, konsolidasi kabinet menjadi fokus perhatian di awal tahun. Dalam tiga bulan pertama 2013, kementerian yang kinerjanya belum memenuhi target harus melakukan pembenahan untuk mengatasi kekurangan.

"Sejauh ini, masih ada toleransi bagi kementerian atau lembaga untuk melakukan perbaikan hingga tiga bulan ke depan. Kalau dipandang perlu dilakukan reshuffle, tentu Presiden dengan pertimbangan tertentu akan mengambil keputusan," katanya.

Menurut Julian, Presiden memahami betul, tahun 2013 merupakan tahun politik. Beberapa kali Presiden mengingatkan menteri untuk bekerja all out memprioritaskan kepentingan rakyat. Menteri yang lebih mementingkan partai dipersilakan mundur dari kabinet.

Terkait jabatan Menpora yang lowong, Julian menyatakan, Presiden dalam waktu dekat akan mengumumkan pengganti Andi Mallarangeng. "Proses seleksi sedang dijalankan dan Presiden tentu memiliki pertimbangan sendiri," kata Julian. (WHY)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Nasional
    Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

    Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com