Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Andi Mallarangeng Terjerat Hambalang?

Kompas.com - 31/12/2012, 09:00 WIB
Khaerudin

Penulis

Andi pun pernah bersaksi untuk Nazaruddin dalam persidangan tersebut. Andi tidak menyangkal ketika Ketua Majelis Hakim Dharmawatiningsih mengingatkan, dalam pertemuan pada Januari 2010 di kantor Kemenpora, Nazaruddin pernah menyinggung proyek Hambalang. ”Terdakwa saat itu menyatakan kepada Saudara bahwa sertifikat Hambalang sudah selesai. Apa reaksi Saudara?” tanya Ketua Majelis Hakim.

Andi ketika itu menjawab, ia menganggap apa yang dikatakan Nazaruddin bukanlah informasi baru. Ia sudah diberi tahu beberapa hari sebelumnya oleh Sekretaris Kemenpora saat itu, Wafid Muharam, dan Biro Umum Kemenpora bahwa sertifikat tanah di Hambalang sudah selesai.

Lalu, ada kesaksian politikus Partai Demokrat yang juga Ketua Komisi X DPR Mahyudin. Dia mengungkap ada pertemuan antara dirinya bersama Nazaruddin serta Angelina Sondakh dan Andi di Kemenpora, Januari 2010. Dalam pertemuan itu, Nazaruddin sempat mengatakan kepada Andi bahwa proses sertifikasi tanah seluas 32 hektar untuk proyek Hambalang telah dibereskan. ”Saya ingat, Nazar bilang ke Menteri, ’Bang, sertifikat tanah Hambalang 32 hektar sudah selesai’,” kata Mahyudin saat bersaksi.

Di sini konstruksi sangkaan KPK terhadap Andi terlihat berbeda jauh dengan logika yang dibangun Rizal. Bagi KPK, Andi menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan proyek Hambalang. Bukan lagi soal dia tanda tangan atau tidak tanda tangan dokumen anggaran. Katakanlah dia tak tanda tangan dokumen anggaran, apakah Andi tak tahu soal anggaran Hambalang, padahal berdasarkan kesaksian di Pengadilan Tipikor, dia mengetahui proses pengadaan proyeknya. Kalaupun ada pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab, rasanya KPK tak perlu digurui untuk bisa membongkarnya secara tuntas.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik:
Audit Investigasi Hambalang
Skandal Proyek Hambalang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

    Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

    Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

    Nasional
    Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

    Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

    Nasional
    Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

    Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

    Nasional
    Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

    Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

    Nasional
    JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

    JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

    Nasional
    Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

    Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

    Nasional
    Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

    Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

    Nasional
    PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

    PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

    Nasional
    Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

    Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

    Nasional
    Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

    Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

    Nasional
    Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

    Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

    Nasional
    DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

    DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

    Nasional
    Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

    Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

    Nasional
    Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

    Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com