Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun 2012, Penegak Hukum Dinilai Masih Melindungi Mafia

Kompas.com - 23/12/2012, 10:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang berakhirnya tahun 2012, penegakan hukum dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah. Kasus suap di Mahkamah Agung menjadi puncak kasus ketika integritas penegak hukum mulai diragukan. Citra sebagai jalan terakhir pemberi keadilan justru tercoreng dengan ulah hakim agung yang menerima uang pelicin. Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menilai, puncak kegagalan penegakan keadilan di negeri ini adalah kasus dugaan suap Hakim Agung Achmad Yamanie.

"Puncaknya tentu adalah kinerja MA sebagai gerbang terakhir keadilan. Kasus Yamanie, beberapa hakim agung lain yang sedang dilaporkan kasus suap, mengindikasikan MA rawan mafia hukum," ujar Eva, Minggu (23/12/2012) di Jakarta.

Eva mengatakan bahwa adanya kasus itu semakin menguatkan citra MA yang justru mengomoditaskan kasus-kasus mafia narkoba, mafia tanah, hingga mafia korupsi.

"Hal ini menunjukkan bahwa kerja mafia dari hulu, seperti di polisi dan penuntut, hingga hilir di pengadilan," ujarnya.

Menurutnya, MA harus berbenah diri. Sebagai lembaga agung tempat rakyat mencari keadilan, MA harus menjadi kunci pembenahan hukum. Eva menyoroti data integritas kelembagaan oleh berbagai institusi yang menempatkan lembaga penegak hukum pada posisi terburuk dibandingkan lembaga-lembaga lainnya.

"Hal-hal di atas merupakan dampak, cermin, dari kinerja penegakan hukum yang rendah integritasnya sehingga gagal men-deliver keadilan," ujar Eva.

Lebih lanjut, Eva mengatakan, menghadapi tahun 2013 mendatang, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diatasi pemerintah. Misalnya terkait toleransi yang memburuk sehingga menimbulkan konflik sosial, kebebasan pers dalalm perlindungan wartawan, hingga korupsi yang semakin meluas. Tren demokrasi juga mengkhawatirkan karena RUU Keamanan Nasional yang diajukan pemerintah.

"RUU Kamnas berpotensi memundurkan demokrasi dengan prinsip supremasi sipil. Ada syahwat militer masuk kembali ke politik. Ini merupakan pengkhianatan reformasi," katanya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com