Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun 2012, Penegak Hukum Dinilai Masih Melindungi Mafia

Kompas.com - 23/12/2012, 10:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang berakhirnya tahun 2012, penegakan hukum dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah. Kasus suap di Mahkamah Agung menjadi puncak kasus ketika integritas penegak hukum mulai diragukan. Citra sebagai jalan terakhir pemberi keadilan justru tercoreng dengan ulah hakim agung yang menerima uang pelicin. Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menilai, puncak kegagalan penegakan keadilan di negeri ini adalah kasus dugaan suap Hakim Agung Achmad Yamanie.

"Puncaknya tentu adalah kinerja MA sebagai gerbang terakhir keadilan. Kasus Yamanie, beberapa hakim agung lain yang sedang dilaporkan kasus suap, mengindikasikan MA rawan mafia hukum," ujar Eva, Minggu (23/12/2012) di Jakarta.

Eva mengatakan bahwa adanya kasus itu semakin menguatkan citra MA yang justru mengomoditaskan kasus-kasus mafia narkoba, mafia tanah, hingga mafia korupsi.

"Hal ini menunjukkan bahwa kerja mafia dari hulu, seperti di polisi dan penuntut, hingga hilir di pengadilan," ujarnya.

Menurutnya, MA harus berbenah diri. Sebagai lembaga agung tempat rakyat mencari keadilan, MA harus menjadi kunci pembenahan hukum. Eva menyoroti data integritas kelembagaan oleh berbagai institusi yang menempatkan lembaga penegak hukum pada posisi terburuk dibandingkan lembaga-lembaga lainnya.

"Hal-hal di atas merupakan dampak, cermin, dari kinerja penegakan hukum yang rendah integritasnya sehingga gagal men-deliver keadilan," ujar Eva.

Lebih lanjut, Eva mengatakan, menghadapi tahun 2013 mendatang, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diatasi pemerintah. Misalnya terkait toleransi yang memburuk sehingga menimbulkan konflik sosial, kebebasan pers dalalm perlindungan wartawan, hingga korupsi yang semakin meluas. Tren demokrasi juga mengkhawatirkan karena RUU Keamanan Nasional yang diajukan pemerintah.

"RUU Kamnas berpotensi memundurkan demokrasi dengan prinsip supremasi sipil. Ada syahwat militer masuk kembali ke politik. Ini merupakan pengkhianatan reformasi," katanya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

    Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

    Nasional
    Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

    Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

    Nasional
    Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

    Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

    Nasional
    DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

    DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

    Nasional
    Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

    Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

    Nasional
    Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

    Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

    Nasional
    Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

    Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

    Nasional
    Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

    Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

    Nasional
    Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

    Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

    Nasional
    Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

    Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

    Nasional
    Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

    Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

    Nasional
    Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

    Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

    Nasional
    Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

    Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

    Nasional
    Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

    Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

    Nasional
    Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

    Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com