Lagi, Audit Hambalang Tahap II Terancam Intervensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Audit Hambalang tahap II yang masih disusun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpeluang kembali diintervensi. Salah satu anggota BPK yang menangani audit ini yakni Agung Firman Sampurna ternyata adalah anak dari anggota Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X, Kahar Muzakir. Padahal, Pokja Anggaran adalah salah satu pihak terperiksa BPK.

"Saya mengkhawatirkan adanya intervensi kepentingan terhadap auditor BPK dalam audit investigasi skandal Hambalang tahap II," ujar anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dari Fraksi PAN, Teguh Juwarno, Jumat (21/12/2012), di Jakarta.

Teguh menjelaskan, audit Hambalang dikerjakan oleh auditor yang ada di AKN III (anggota keuangan negara). AKN III memang membawahi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Anggota BPK yang ada di AKN III yakni Agung Firman Sampurna.

Teguh mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan yang terjadi saat auditor Agung harus memeriksa ayahnya. "Apakah bisa dijamin independensinya? Tanpa meragukan profesionalitas Agung Firman, sebaiknya untuk kasus ini ia harus 'lepas' untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan," ujar mantan jurnalis itu.

Dengan kondisi seperti itu, Teguh meminta pimpinan BPK untuk memastikan auditor di AKN III tidak ditekan apalagi diintervensi sehingga mampu menghasilkan hasil yang obyektif dan independen. Di lain pihak, Teguh juga meminta pimpinan Komisi X atau pimpinan fraksi dan partai menjamin tidak melakukan intervensi serta bekerja sama sepenuhnya dengan BPK.

BPK saat ini masih merampungkan audit investigasi tahap II dalam proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Audit tahap II ini akan menelusuri aliran dana dari proyek senilai Rp 2,6 triliun itu. Di dalam audit tahap pertama, BPK menemukan indikasi kerugian negara dari sistem multiyears yang digunakan untuk membangun Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sistem pembiayaan tahun jamak ini bahkan disetujui Menteri Keuangan Agus Martowardoyo meski tidak ditandatangani Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Selengkapnya, ikuti di topik pilihan:
Audit Investigasi Hambalang
Skandal Hambalang