Hina Habibie, DPR Minta Klarifikasi ke PM Malaysia

Kompas.com - 12/12/2012, 14:17 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat, hari ini, Rabu (12/12/2012), mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Malaysia Mohammad Najib Tun Razak untuk meminta klarifikasi sekaligus mengecam pernyataan mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin yang telah menghina Presiden ke-3 Indonesia BJ Habibie.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

"Parlemen mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan kita melihat statement pemerintah sampai hari ini belum memberi posisi yang tegas. Kita lebih baik menyampaikan itu (surat)," kata Pramono.

Menurut Pramono, pernyataan Zainudin sangat tidak elok. Sebagai mantan menteri penerangan, seharusnya Zainudin tahu bagaimana berkomunikasi yang baik dengan negara tetangga, apalagi Habibie pernah menjadi kepala negara/kepala pemerintahan Indonesia.

"Habibie juga memiliki jasa yang besar dalam proses demokratisasi ketika itu sehingga istilah yang dia gunakan mengenai 'Dog of Imperialism' itu sangat menyinggung," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Pramono menambahkan, memang ada kebebasan berekspresi setiap warga. Namun, kebebasan berekspresi itu jangan sampai membuat hubungan antarnegara menjadi renggang.

Anggota Komisi III Eva Kusuma Sundari mengatakan, pernyataan Zainuddin itu memang harus dipermasalahkan. Hanya, permasalahan itu jangan berlarut-larut. Dia meminta masyarakat Indonesia jangan memperkeruh permasalahan.

"Warga Indonesia jangan mengompori. Minta maaf, selesai. Sebab, banyak pemantik yang bisa bikin konflik, seperti masalah tenaga kerja Indonesia, pulau, perbatasan," kata Eva.

Selengkapnya, baca di topik:
HABIBIE DISEBUT PENGKHIANAT BANGSA

Baca tentang
    Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


    Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Tak Berpihak ke KPK, ICW Pesimistis Ada Perppu Batalkan Revisi UU KPK

    Jokowi Tak Berpihak ke KPK, ICW Pesimistis Ada Perppu Batalkan Revisi UU KPK

    Nasional
    Pakar Tata Negara: Tahun 2019 Bencana Legislasi

    Pakar Tata Negara: Tahun 2019 Bencana Legislasi

    Nasional
    Yasonna Laoly: Presiden Berwenang Penuh Tentukan Dewan Pengawas KPK

    Yasonna Laoly: Presiden Berwenang Penuh Tentukan Dewan Pengawas KPK

    Nasional
    Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

    Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

    Nasional
    Uji Materi UU KPK, ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Masih Kumpulkan Bukti

    Uji Materi UU KPK, ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Masih Kumpulkan Bukti

    Nasional
    DPR-Pemerintah Sepakat Bawa Revisi UU tentang PPP ke Rapat Paripurna

    DPR-Pemerintah Sepakat Bawa Revisi UU tentang PPP ke Rapat Paripurna

    Nasional
    ICW Sebut Ada Benang Merah Revisi UU dengan Kasus yang Ditangani KPK

    ICW Sebut Ada Benang Merah Revisi UU dengan Kasus yang Ditangani KPK

    Nasional
    Komisi III: Napi yang Ditangani KPK Lebih Sulit Dapat Rekomendasi Bebas Bersyarat

    Komisi III: Napi yang Ditangani KPK Lebih Sulit Dapat Rekomendasi Bebas Bersyarat

    Nasional
    Selain ke MK, Surpres Pembahasan Revisi UU KPK Akan Digugat ke PTUN

    Selain ke MK, Surpres Pembahasan Revisi UU KPK Akan Digugat ke PTUN

    Nasional
    Dewan Pengawas KPK Dinilai Berpotensi Ganggu Proses Penyelidikan

    Dewan Pengawas KPK Dinilai Berpotensi Ganggu Proses Penyelidikan

    Nasional
    Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

    Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

    Nasional
    Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

    Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

    Nasional
    Rapat Paripurna Luar Biasa DPD Ricuh, Senator Sulbar: Ada Akal-akalan Tim OSO

    Rapat Paripurna Luar Biasa DPD Ricuh, Senator Sulbar: Ada Akal-akalan Tim OSO

    Nasional
    Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

    Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

    Nasional
    Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

    Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X