Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta: Dahlan seperti Anjing Menggonggong, Kafilah Berlalu

Kompas.com - 26/11/2012, 14:49 WIB
Kontributor Surakarta, M Wismabrata

Penulis

SOLO, KOMPAS.com — Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Begitu istilah yang diungkapkan oleh anggota DPR RI Komisi XI dari F-PAN, Muhammad Hatta, ketika menggambarkan tudingan pemerasan BUMN oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Hatta adalah salah satu politisi yang namanya disebut meminta upeti kepada direksi PT Merpati Nusantara Airlines.

"Istilah saya itu, Pak Dahlan itu seperti anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Walaupun dia menggonggong aja, kami akan tetap kritis terhadap BUMN, tetap akan kritis kepada uang negara walaupun hanya satu rupiah " katanya.

Sementara itu, menanggapi tudingan tersebut, Hatta tak banyak berkomentar. Politisi PAN ini malah memuji DPR yang berhasil meningkatkan APBN sebanyak Rp 570 triliun dalam waktu tiga tahun. Pada 2010, APBN mencapai Rp 1.000 triliun. Sementara itu, pada 2013, jumlah APBN diperkirakan mencapai Rp 1.570 triliun.

Hal ini, katanya, berhasil diraih atas kerja sama Komisi XI dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai serta PNBP dan Menteri Keuangan.

Pada kesempatan itu, Hatta juga membantah anggapan bahwa anggota DPR bodoh, lemah, dan korup.

"Jadi kalau dikatakan DPR bodoh, lemah, dan banyak korupsi, tidak bisa dibuktikan. DPR betul-betul bekerja keras, terutama di komisi kami," katanya.

Seperti diberitakan, Kamis 22 November 2012, Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Rudy Setyopurnomo menyerahkan tambahan nama baru politisi yang diduga meminta upeti kepada Badan Kehormatan (BK). Kedua politisi yang diadukan ini berasal dari Fraksi PAN dan Fraksi Partai Demokrat.

"Dua yang dilaporkan terakhir itu fraksinya memang sama dari PAN dan Demokrat. Said Butar-butar dari Fraksi Partai Demokrat dan Muhammad Hatta dari Fraksi Partai Amanat Nasional," kata Wakil Ketua BK Abdul Wahab Dalimunthe.

Dia menjelaskan, kedua politisi itu ikut dalam pertemuan anggota Komisi XI dengan direksi PT Merpati pada tanggal 1 Oktober lalu. "Tapi, mereka diam hanya duduk saja," ucap Wahab kala itu.

Baca juga:
Dirut Merpati Pastikan 2 Politisi Tak Memeras

Besok, BK DPR Panggil Anggota Dewan Terduga Pemeras BUMN
BK Terima Dua Nama Baru yang Diduga Pemeras BUMN
BK: Dirut PT PAL Terima SMS Pemerasan
Inilah Awal Mula Kisruh Kongkalikong BUMN ...

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasional
    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com