Kompas.com - 13/11/2012, 06:00 WIB
Penulis ING
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, pejabat publik seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam seharusnya tak hanya berwacana di media jika serius memberantas korupsi. Ia menanggapi pernyataan Dahlan yang mengungkapkan dugaan pemerasan BUMN oleh oknum anggota DPR. Sementara Dipo, Senin (12/11/2012), menuding, ada Ketua Fraksi di DPR yang terlibat dalam korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Eva, pencegahan mau pun penindakan tindak pidana korupsi hanya akan efektif jika ada penuntutan hukum terhadap pelaku. "Sehingga adil dan ada efek jera, disertai dengan perbaikan sistem agar tindakan pidana semacam itu tidak terulang," kata Eva, dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa (13/11/2012).

Eva menyinggung tak transparannya Dahlan untuk membuktikan tudingannya. Selama ini, ia hanya menyebut inisial oknum anggota DPR yang melakukan dugaan pemerasan tanpa menyertakan bukti. "Penyebutan inisial dan indikasi politisi dan partai tertentu tanpa bukti hukum hanya memperkeruh. Saya mendorong Pak Dahlan Iskan dan Dipo Alam melakukan upaya konkret dan produktif bagi percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melaporkan oknum-oknum itu ke KPK," paparnya.

KPK, kata Eva, seharusnya dilibatkan dalam skema pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Sekretaris Kabinet. Mengingat, skema yang bersifat partisipatoris bukan saja berkaitan dengan perencanaan yang tidak korup. Tetapi juga harus bisa dideteksi dan diintervensi potensi kecurangannya oleh penegak hukum.

"Unsur partisipatoris ini sejalan dengan KUHP yang memberikan kewajiban hukum bagi siapa pun yang mengetahui tindak pidana korupsi untuk melaporkannya ke penegak hukum," kata Eva.

Pernyataan Dipo

Dalam pernyataannya, Senin (12/11/2012), Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyebut ada ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang terlibat dalam korupsi APBN. Ketua fraksi tersebut, kata Dipo, bertugas menciptakan program serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR.Hal itu diungkap Dipo saat jumpa pers di kantornya di Kompleks Istana Negara, Jakarta.

Dipo mengklaim hal itu berdasarkan laporan dari pegawai negeri sipil (PNS) menyusul surat edaran Nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah. Menurut dia, laporan PNS tersebut disertai bukti. Tak disebutkan apakah sudah dilakukan klarifikasi atas bukti-bukti tersebut.

Dipo menjelaskan, sejak awal penyusunan anggaran di kementerian, sudah dilakukan penggelembungan anggaran oleh pejabat struktural yang merupakan susupan parpol. Ketika usulan anggaran itu dibahas di DPR, kata dia, usulan akan diamankan oleh ketua fraksi.

Pada saat lelang pengadaan barang dan jasa dari proyek, lanjut dia, panitia lelang akan mengatur agar perusahaan tertentu memenangkan tender. "Panitia lelang merupakan susupan kader partai atau pejabat yang sudah dikendalikan oleh kader partai," kata Dipo.

Nantinya, tambah Dipo, rekanan akan memberikan imbalan yang besarannya telah ditetapkan oleh parpol. Namun, sepanjang penjelasannya, Dipo tak menyebut asal kementerian, nama ketua fraksi, maupun parpol yang dimaksud.


Baca juga:
Dipo Tuding Menteri Lindungi Pejabat Korup
Dipo Sebut Ketua Fraksi di DPR Korupsi APBN
Dipo: Kader Parpol Atur Proyek Ratusan Miliar di Kementerian

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan VS DPR

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Partai Buruh: Cuti Melahirkan 6 Bulan Jangan Hanya Wacana di Atas Kertas

    Partai Buruh: Cuti Melahirkan 6 Bulan Jangan Hanya Wacana di Atas Kertas

    Nasional
    Peringati Milad Ke-29, Dompet Dhuafa Luncurkan 3 Program untuk Atasi Kemiskinan di Kota

    Peringati Milad Ke-29, Dompet Dhuafa Luncurkan 3 Program untuk Atasi Kemiskinan di Kota

    Nasional
    Ratusan Buruh Migran Indonesia Dikabarkan Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo di Kedubes Malaysia

    Ratusan Buruh Migran Indonesia Dikabarkan Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo di Kedubes Malaysia

    Nasional
    416 Jemaah Haji Indonesia Jatuh Sakit, 20 Orang Meninggal Dunia

    416 Jemaah Haji Indonesia Jatuh Sakit, 20 Orang Meninggal Dunia

    Nasional
    Sumbar jadi Wilayah yang Menantang, PDI-P Akan Kerahkan Kekuatan untuk Menangkan Pemilu 2024

    Sumbar jadi Wilayah yang Menantang, PDI-P Akan Kerahkan Kekuatan untuk Menangkan Pemilu 2024

    Nasional
    Gerindra-PKB Makin Akrab, Siapa yang Pantas Dampingi Prabowo pada Pilpres 2024?

    Gerindra-PKB Makin Akrab, Siapa yang Pantas Dampingi Prabowo pada Pilpres 2024?

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Analisis Dino Patti Djalal soal Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia | Babak Baru Perseteruan Sahroni dan Adam Deni

    [POPULER NASIONAL] Analisis Dino Patti Djalal soal Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia | Babak Baru Perseteruan Sahroni dan Adam Deni

    Nasional
    Tanggal 5 Juli Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 5 Juli Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Tanggal 4 Juli Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 4 Juli Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Bolehkah Polisi Mengambil Kunci Motor?

    Bolehkah Polisi Mengambil Kunci Motor?

    Nasional
    Aturan Razia Polisi Lalu Lintas

    Aturan Razia Polisi Lalu Lintas

    Nasional
    Tito Karnavian Kenang Perjumpaan Terakhir dengan Tjahjo Kumolo di Sidang Kabinet

    Tito Karnavian Kenang Perjumpaan Terakhir dengan Tjahjo Kumolo di Sidang Kabinet

    Nasional
    Tahlilan di Rumah Duka Tjahjo Kumolo, Menteri Basuki: Saya Sangat Kehilangan...

    Tahlilan di Rumah Duka Tjahjo Kumolo, Menteri Basuki: Saya Sangat Kehilangan...

    Nasional
    UPDATE 2 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,20 Persen, Ketiga 24,45 Persen

    UPDATE 2 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,20 Persen, Ketiga 24,45 Persen

    Nasional
    Tito Karnavian: Kemendagri Sangat Berduka untuk Pak Tjahjo

    Tito Karnavian: Kemendagri Sangat Berduka untuk Pak Tjahjo

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.