Eva: Dahlan dan Dipo, Jangan Hanya Berwacana di Media!

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, pejabat publik seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam seharusnya tak hanya berwacana di media jika serius memberantas korupsi. Ia menanggapi pernyataan Dahlan yang mengungkapkan dugaan pemerasan BUMN oleh oknum anggota DPR. Sementara Dipo, Senin (12/11/2012), menuding, ada Ketua Fraksi di DPR yang terlibat dalam korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Eva, pencegahan mau pun penindakan tindak pidana korupsi hanya akan efektif jika ada penuntutan hukum terhadap pelaku. "Sehingga adil dan ada efek jera, disertai dengan perbaikan sistem agar tindakan pidana semacam itu tidak terulang," kata Eva, dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa (13/11/2012).

Eva menyinggung tak transparannya Dahlan untuk membuktikan tudingannya. Selama ini, ia hanya menyebut inisial oknum anggota DPR yang melakukan dugaan pemerasan tanpa menyertakan bukti. "Penyebutan inisial dan indikasi politisi dan partai tertentu tanpa bukti hukum hanya memperkeruh. Saya mendorong Pak Dahlan Iskan dan Dipo Alam melakukan upaya konkret dan produktif bagi percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melaporkan oknum-oknum itu ke KPK," paparnya.

KPK, kata Eva, seharusnya dilibatkan dalam skema pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Sekretaris Kabinet. Mengingat, skema yang bersifat partisipatoris bukan saja berkaitan dengan perencanaan yang tidak korup. Tetapi juga harus bisa dideteksi dan diintervensi potensi kecurangannya oleh penegak hukum.

"Unsur partisipatoris ini sejalan dengan KUHP yang memberikan kewajiban hukum bagi siapa pun yang mengetahui tindak pidana korupsi untuk melaporkannya ke penegak hukum," kata Eva.

Pernyataan Dipo

Dalam pernyataannya, Senin (12/11/2012), Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyebut ada ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang terlibat dalam korupsi APBN. Ketua fraksi tersebut, kata Dipo, bertugas menciptakan program serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR.Hal itu diungkap Dipo saat jumpa pers di kantornya di Kompleks Istana Negara, Jakarta.

Dipo mengklaim hal itu berdasarkan laporan dari pegawai negeri sipil (PNS) menyusul surat edaran Nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah. Menurut dia, laporan PNS tersebut disertai bukti. Tak disebutkan apakah sudah dilakukan klarifikasi atas bukti-bukti tersebut.

Dipo menjelaskan, sejak awal penyusunan anggaran di kementerian, sudah dilakukan penggelembungan anggaran oleh pejabat struktural yang merupakan susupan parpol. Ketika usulan anggaran itu dibahas di DPR, kata dia, usulan akan diamankan oleh ketua fraksi.

Pada saat lelang pengadaan barang dan jasa dari proyek, lanjut dia, panitia lelang akan mengatur agar perusahaan tertentu memenangkan tender. "Panitia lelang merupakan susupan kader partai atau pejabat yang sudah dikendalikan oleh kader partai," kata Dipo.

Nantinya, tambah Dipo, rekanan akan memberikan imbalan yang besarannya telah ditetapkan oleh parpol. Namun, sepanjang penjelasannya, Dipo tak menyebut asal kementerian, nama ketua fraksi, maupun parpol yang dimaksud.

Baca juga:
Dipo Tuding Menteri Lindungi Pejabat Korup
Dipo Sebut Ketua Fraksi di DPR Korupsi APBN
Dipo: Kader Parpol Atur Proyek Ratusan Miliar di Kementerian

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan VS DPR