Pernyataan Dahlan Merugikan Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani mengimbau para pejabat publik agar tidak sembarangan ketika memberikan pernyataan terkait dugaan keterlibatan seseorang dalam kasus korupsi. Apalagi, kata Puan, tuduhan itu tidak disertai bukti. Pernyataannya ini menanggapi keterangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan kepada Badan Kehormatan terkait dugaan pemerasan BUMN oleh oknum anggota DPR. Dari dua inisial yang dilaporkan Dahlan, salah satunya politisi PDI-P. Dalam laporannya, Dahlan tak menyertakan bukti.

"Sebagai pejabat publik tidaklah sembrono untuk mengatakan nama atau inisial seseorang kalau tidak ada bukti dan fakta yang mendukung karena tentu saja mengganggu ketertiban umum," kata Puan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/11/2012).

Puan mengatakan, pernyataan Dahlan perihal pemerasan BUMN tidak hanya merugikan Fraksi PDI-P, tetapi semua fraksi di DPR. Seharusnya, kata dia, Dahlan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Puan mendukung jika permasalahan itu dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi agar tidak memunculkan kegaduhan politik. "Jadi, tidak ada fitnah di antara kita. Masukkan masalah ini ke ranah hukum supaya selesai semuanya," ucap putri Megawati Soekarnoputri itu.

Puan menambahkan, Fraksi PDI-P akan memanggil Ketua BK DPR M Prakosa untuk mengetahui apa saja yang dijelaskan Dahlan. Kebetulan, Prakosa berasal dari F-PDIP. Kemudian, kata dia, fraksi akan mengklarifikasi pernyataan Dahlan itu kepada anggotanya, Sumaryoto, yang disebut-sebut melakukan pemerasan.

"Kami menghormati wewenang dan posisi BK di DPR. Jadi, silakan saja BK mengambil langkah untuk mengklarifikasi nama yang disebutkan Dahlan. Kalau memang bersalah, ya, yang melakukan itu adalah oknum dari anggota DPR. Jadi, jangan kemudian melibatkan DPR, fraksinya," ujar Puan.

Seperti diberitakan, Dahlan menyebut ada tiga peristiwa upaya pemerasan BUMN yang dilakukan oleh dua anggota Dewan. Sebelumnya, Dahlan menyebut mengantongi sekitar 10 nama politisi yang melakukan hal sama. Dahlan beralasan, dirinya hanya mengungkap dua politisi lantaran berpikir BK akan menelusuri keterlibatan politisi lain.

Dahlan mengatakan, permintaan komisi oleh dua anggota DPR terkait dengan pengalokasian anggaran penyertaan modal negara untuk sejumlah BUMN pada tahun ini. BUMN yang dimaksud adalah PT Garam (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), dan PT PAL Indonesia (Persero).