Ini Cara Fadel Muhammad Luluhkan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengaku pernah memiliki pengalaman melakukan rapat yang alot dengan Komisi IV DPR RI saat masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009-2011. Untuk meluluhkan hati para anggota dewan, Fadel mengaku tak perlu memberikan uang pelicin. Tetapi, ia mengaku kerap mentraktir para anggota dewan makan di luar Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Saya pernah di DPR sampai deadlock, sampai nggak jadi rapat beberapa kali. Caranya sih nggak pakai uang seperti yang ramai sekarang ini. Tapi saya lobi bicara, saya traktir makan anggota-anggota dewan itu," ujar Fadel, Jumat (2/11/2012), di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Politisi yang juga mantan Gubernur Gorontalo itu mengaku setelah acara makan-makan itu, para anggota dewan yang sebelumnya keras akhirnya melunak. Saat melakukan kunjungan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Fadel juga mengaku hanya membiayai konsumsi dan penginapan anggota dewan selama kunjungan di daerah.

"Tapi ongkos jalan, mereka bayar sendiri," ujar Fadel lagi.

Menurut Fadel, praktik-praktik anggota DPR yang meminta jatah belum pernah dialaminya. Fadel melihat hal ini karena kementeriannya hanya mengelola anggaran Rp triliun. "Orang bilang kita menteri kering, anggarannya kecil. Jadi mereka (anggota DPR) juga tidak terlalu melirik ke kita," imbuhnya lagi.

Lebih lanjut, Fadel menilai pernyataan Dahlan Iskan soal oknum anggota DPR yang memeras BUMN seharusnya segera diselesaikan dengan mengungkapkannya. Dengan demikian, hal ini tidak menimbulkan prasangka termasuk ke politisi Golkar yang kini menjadi anggota dewan.

Menurut Fadel, anggota Komisi III DPR dari partainya yakni Bambang Soesatyo kesal bukan main dengan adanya pesan gelap yang memaparkan inisial-inisial politisi yang kerap meminta jatah.

"Dia kesal karena disebut-sebut BS. Jadi tolong Pak Dahlan kalau memang punya keberanian diungkap saja," kata Fadel.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR