Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan, Jadi Pahlawan atau Pecundang?

Kompas.com - 01/11/2012, 16:39 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Polemik adanya dugaan pemerasan yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada BUMN harus diakhiri. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan harus menuntaskan permasalahan itu dengan melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Kehormatan DPR karena dialah yang memicu polemik.

"Dahlan yang memulai, maka Dahlan juga yang harus menuntaskan dengan melaporkan ke KPK dan BK," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Indra melalui telepon, Kamis (1/11/2012).

Hal itu dikatakan Indra menyikapi sikap Dahlan yang ragu melaporkan informasi adanya pemerasan BUMN oleh anggota Dewan kepada KPK. Alasannya, ia tidak ingin kasus ini menjadi ramai. Dahlan juga tidak ingin kasus ini juga mengikis fokus dia, khususnya dalam membenahi anak usaha BUMN.

"Saya tidak mau energi saya habis hanya karena mengurusi itu. Saya harus kerja keras memajukan BUMN," kata Dahlan.

Indra mengatakan, Dahlan seharusnya mengungkap informasi yang dia terima seterang mungkin. Namun, hal itu harus didasari bukti yang kuat dan jangan hanya berdasarkan asumsi semata. Jika tanpa bukti, kata dia, hanya fitnah demi sensasi.

Keterbukaan Dahlan, lanjut Indra, sangat penting untuk memperbaiki sekaligus mengantisipasi penyimpangan di masa depan. Tidak boleh ada kongkalikong antara komisi dengan mitra kerja.

Indra menambahkan, akhir polemik ini akan memunculkan sosok Dahlan sebagai pahlawan dan pemberani jika melaporkan dan dapat membuktikan pernyataannya. Sebaliknya, Dahlan akan dianggap sebagai pecundang dan penebar fitnah jika tidak melaporkan dan membuktikan.

"Kita semua sama-sama menanti apakah Dahlan akan menggunakan baju kepahlawanan dan keberanian atau baju seorang pecundang dan penebar fitnah. Pilihan sikap Dahlan juga akan menjawab apakah hiruk pikuk belakangan ini hanya sekadar mencari sensasi untuk popularitas dan pengalihan isu semata atau sebuah kebenaran untuk perbaikan bangsa ke depan," pungkas Indra.

Baca juga:
Kalla: Dahlan Pasti Akan Terbuka, Tunggu Saja!
Priyo: Dahlan, Hati-hati Berbicara
Soal Upeti DPR, Tergantung Bukti Dahlan
PPATK Siap Lindungi Dahlan
Dahlan Diminta Laporkan Anggota DPR Pemeras ke KPK

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Nasional
    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Nasional
    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Nasional
    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    Nasional
    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Nasional
    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Nasional
    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Nasional
    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Nasional
    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com