Wa Ode Divonis, Banggar Tak Gentar Terseret

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Tamsil Linrung mengaku, dirinya tidak gentar vonis terhadap Wa Ode Nurhayati bisa menjerat anggota-anggota Banggar lainnya. Nama Tamsil sebelumnya sempat disebut-sebut dalam persidangan Wa Ode dan Fahd Al Fouz, tersangka kasus dugaan suap alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

"Siapa yang sebut? Wa Ode kan? Tapi apa pengadilan menyebut? Apa KPK menyebut? Dilihat aja, kalau pengadilan bilang sendiri, ya, sendiri. Lihat saja aliran uang kemana saja, nggak usah macam-macam," ujar Tamsil, Jumat (19/10/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Tamsil mengaku tak kenal dengan Fahd Al Fouz. Sehingga ia pun tidak mengerti mengapa namanya selalu disebut-sebut dalam persidangan. Wa Ode, lanjutnya, juga hanya menyebutkan pimpinan banggar dan tidak merujuk langsung pada dirinya.

"Saya nggak tahu, saya pimpinan memang. Wa Ode kan sebut pimpinan. Apa yang salah dengan pimpinan? Wa Ode sebut saya bantu daerah. Apa yang salah dengan bantu daerah? Tapi saya minta uang dari daerah atau tidak," ujarnya.

Atas tudingan miring itu, Tamsil mengaku pihak Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fahd melalui kuasa hukum Fahd yakni Rudi Alfonso sudah meminta maaf. Tamsil pun melihat tudingan miring itu lantaran Wa Ode, yang juga anggota Banggar dari Fraksi PAN, tidak mau dihukum sendirian.

"Bisa jadi (sengaja menyeret). Tapi apakah pengadilan tunduk sama tuntutan-tuntutan itu?" tukas Tamsil.

Sebagai catatan, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menelisik peran pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dalam kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang menyeret politikus PAN, Wa Ode Nurhayati. Keterangan saksi dan tersangka itu, akan divalidasi dengan bukti yang dimiliki oleh komisi antirasuah itu.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin memvonis Wa Ode dengan hukuman enam tahun penjara karena terbukti menerima suap dari pengusaha Fahd El Fouz sebesar Rp 6,2 miliar. Suap ini bertujuan agar Wa Ode memperjuangkan alokasi dana DPID pada tiga wilayah di Aceh, yakni Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah.

Berdasarkan keterangan Wa Ode dalam persidangan, bukan cuma dia yang seharusnya dijerat KPK dalam perkara tersebut. Wa Ode mengatakan banyak saksi dalam sidang yang menyebutkan keterlibatan empat anggota pimpinan Banggar saat itu, yakni Tamsil Linrung, Melchias Marcus Mekeng, Olly Dondokambey, dan Mirwan Amir, dalam penentuan daerah penerima alokasi DPID.

Majelis hakim yang membacakan putusan Wa Ode tak menyinggung dugaan keterlibatan pimpinan DPR maupun Badan Anggaran. Mereka lebih banyak mempertimbangkan unsur korupsi dan pencucian uang oleh Wa Ode. Namun Kadek Wiradana, ketua tim jaksa penuntut umum, akan menelaah alasan hakim tak menyinggung peran para pemimpin DPR itu.

Selengkapnya, ikuti berita-berita di topik:

1. Vonis Wa Ode

2. Wa Ode dan Kasus DPID