Kompas.com - 18/10/2012, 19:07 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman pidana enam tahun penjara kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Wa Ode Nurhayati. Wa Ode dianggap terbukti melakukan dua perbuatan tindak pidana, yakni menerima suap terkait pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan uang sebesar Rp 50,5 miliar dalam rekeningnya.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim Tipikor yang terdiri dari Suhartoyo (ketua), dan hakim anggota, yakni Pangeran Napitupulu, Tatik Hadiyanti, dan Alexander Marwata secara bergantian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (18/10/2012). “Menyatakan terdakwa Wa Ode Nurhayati terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang,” kata Suhartoyo.

Selain hukuman pidana, Wa Ode juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta yang dapat diganti dengan enam bulan kurungan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni penjara selama 14 tahun untuk dua perbuatan pidana. Mendengarkan putusan hakim, politisi Partai Amanat Nasional itu tampak menunduk.

Dalam putusan, majelis hakim menilai, Wa Ode terbukti melalukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan ke satu primer, yakni Pasal 12 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan dakwaan kedua primer, Pasal 3 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

Wa Ode dianggap menerima pemberian hadiah atau janji berupa uang senilai Rp 6,25 miliar dari tiga pengusaha, yakni Fahd El Fouz, Paul Nelwan, dan Abram Noch Mambu melalui Haris Surahman. Pemberian tersebut terkait dengan upaya Wa Ode selaku anggota Panita Kerja Transfer Daerah Badan Anggaran DPR dalam mengupayakan Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Minahasa masuk dalam daftar daerah penerima alokasi DPID 2011.

Pemberian uang ini diketahui Wa Ode berkaitan dengan posisinya sebagai anggota DPR sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Berdasarkan fakta hukum, sebelum pemberian uang, Wa Ode mengadakan pertemuan dengan Haris Surahman dan Fahd El Fouz di Rumah Makan Pulau Dua, Senayan, dan di ruangan terdakwa di Gedung DPR, Senayan.

Dalam pertemuan tersebut, Wa Ode menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi harus disertai pengajuan resmi berupa proposal dari daerah. Adapun Fahd sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dan tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sementara Haris masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada Oktober 2010, Wa Ode kembali melakukan pertemuan dengan Fahd dan Haris di ruang kerjanya di Gedung DPR. “Dalam pertemuan tersebut, Fahd meminta Wa Ode untuk mengurus agar Pidie Jaya, Aceh Besar, dan Bener Meriah ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID 2011 dengan kategori rendah sekali, sebesar Rp 40 miliar,” kata hakim Pangeran.

Atas permintaan Fahd tersebut, lanjutnya, Wa Ode menyatakan kesanggupan, tetapi meminta Fahd menyediakan dana sebesar lima hingga enam persen dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah. Wa Ode meminta Fahd agar menyerahkan uang itu ke stafnya, Sefa Yolanda.

Fahd menyanggupi permintaan tersebut dan akan menyerahkan uang Rp 6 miliar secara bertahap melalui Haris. “Bahwa benar ada proposal yang diajukan Fahd melalui Haris, Aceh Besar dengan usulan Rp 50 miliar, Bener Meriah Rp 50 miliar, dan Pidie Jaya Rp 226,2 miliar,” ungkap hakim Pangeran. Masih di bulan Oktober, Fahd merealisasikan pemberian tersebut.

Halaman:
Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

    Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

    Nasional
    Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

    Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

    Nasional
    Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

    Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

    Nasional
    Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen Untuk Periksa secara Acak

    Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen Untuk Periksa secara Acak

    Nasional
    Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

    Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

    Nasional
    Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

    Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

    Nasional
    Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

    Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

    Nasional
    Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

    Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

    Nasional
    IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

    IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

    Nasional
    Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

    Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

    Nasional
    Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

    Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

    Nasional
    Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

    Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

    Nasional
    Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

    Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

    Nasional
    Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

    Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

    Nasional
    Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

    Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.