Wa Ode Divonis Enam Tahun Penjara

Kompas.com - 18/10/2012, 19:07 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman pidana enam tahun penjara kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Wa Ode Nurhayati. Wa Ode dianggap terbukti melakukan dua perbuatan tindak pidana, yakni menerima suap terkait pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan uang sebesar Rp 50,5 miliar dalam rekeningnya.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim Tipikor yang terdiri dari Suhartoyo (ketua), dan hakim anggota, yakni Pangeran Napitupulu, Tatik Hadiyanti, dan Alexander Marwata secara bergantian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (18/10/2012). “Menyatakan terdakwa Wa Ode Nurhayati terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang,” kata Suhartoyo.

Selain hukuman pidana, Wa Ode juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta yang dapat diganti dengan enam bulan kurungan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni penjara selama 14 tahun untuk dua perbuatan pidana. Mendengarkan putusan hakim, politisi Partai Amanat Nasional itu tampak menunduk.

Dalam putusan, majelis hakim menilai, Wa Ode terbukti melalukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan ke satu primer, yakni Pasal 12 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan dakwaan kedua primer, Pasal 3 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

Wa Ode dianggap menerima pemberian hadiah atau janji berupa uang senilai Rp 6,25 miliar dari tiga pengusaha, yakni Fahd El Fouz, Paul Nelwan, dan Abram Noch Mambu melalui Haris Surahman. Pemberian tersebut terkait dengan upaya Wa Ode selaku anggota Panita Kerja Transfer Daerah Badan Anggaran DPR dalam mengupayakan Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Minahasa masuk dalam daftar daerah penerima alokasi DPID 2011.

Pemberian uang ini diketahui Wa Ode berkaitan dengan posisinya sebagai anggota DPR sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Berdasarkan fakta hukum, sebelum pemberian uang, Wa Ode mengadakan pertemuan dengan Haris Surahman dan Fahd El Fouz di Rumah Makan Pulau Dua, Senayan, dan di ruangan terdakwa di Gedung DPR, Senayan.

Dalam pertemuan tersebut, Wa Ode menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi harus disertai pengajuan resmi berupa proposal dari daerah. Adapun Fahd sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dan tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sementara Haris masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini.

Pada Oktober 2010, Wa Ode kembali melakukan pertemuan dengan Fahd dan Haris di ruang kerjanya di Gedung DPR. “Dalam pertemuan tersebut, Fahd meminta Wa Ode untuk mengurus agar Pidie Jaya, Aceh Besar, dan Bener Meriah ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID 2011 dengan kategori rendah sekali, sebesar Rp 40 miliar,” kata hakim Pangeran.

Atas permintaan Fahd tersebut, lanjutnya, Wa Ode menyatakan kesanggupan, tetapi meminta Fahd menyediakan dana sebesar lima hingga enam persen dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah. Wa Ode meminta Fahd agar menyerahkan uang itu ke stafnya, Sefa Yolanda.

Fahd menyanggupi permintaan tersebut dan akan menyerahkan uang Rp 6 miliar secara bertahap melalui Haris. “Bahwa benar ada proposal yang diajukan Fahd melalui Haris, Aceh Besar dengan usulan Rp 50 miliar, Bener Meriah Rp 50 miliar, dan Pidie Jaya Rp 226,2 miliar,” ungkap hakim Pangeran. Masih di bulan Oktober, Fahd merealisasikan pemberian tersebut.

Halaman:
Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

    Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

    Nasional
    UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

    UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

    Nasional
    Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

    Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

    Nasional
    UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

    UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

    UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

    Nasional
    Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

    Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

    Nasional
    UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

    UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

    Nasional
    Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

    Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

    Nasional
    Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

    Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

    Nasional
    Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

    Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

    Nasional
    Klaster Ketenagakerjaan Kembali Dibahas, Buruh Ancam Mogok Nasional

    Klaster Ketenagakerjaan Kembali Dibahas, Buruh Ancam Mogok Nasional

    Nasional
    Bareskrim Musnahkan 10 Hektare Ladang Ganja di Seulimeum

    Bareskrim Musnahkan 10 Hektare Ladang Ganja di Seulimeum

    Nasional
    Kejagung Tangkap Terpidana Kasus Pemalsuan yang Buron Lima Tahun

    Kejagung Tangkap Terpidana Kasus Pemalsuan yang Buron Lima Tahun

    Nasional
    Jurnalisme Makna, Warisan Jakob Oetama...

    Jurnalisme Makna, Warisan Jakob Oetama...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X