Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eksponen 66 Dukung KPK

Kompas.com - 11/10/2012, 10:20 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis tahun 66 yang tergabung dalam Eksponen 66 menyatakan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut mereka, KPK merupakan satu-satunya harapan rakyat dalam memberantas korupsi sehingga patut didukung.

"Menolak berbagai upaya melemahkan peran dan fungsi KPK," kata mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, yang juga anggota Eksponen 66, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (11/10/2012).

Fahmi mengatakan, belasan anggota eksponen 66 lainnya akan menyusul ke Gedung KPK. Para aktivis 66 ini mendatangi Gedung KPK untuk bertemu langsung dengan pimpinan KPK dan menyatakan dukungan. Menurut Fahmi, ada berbagai peristiwa yang dapat dibaca sebagai upaya pelemahan KPK.

"Contohnya anggaran untuk gedung, itu upaya pelemahan. DPR dengan mudah memberi persetujuan anggaran Hambalang, tetapi pada sisi yang lain tidak beri komitmen untuk pembangunan gedung KPK. Padahal, gedung ini fungsional untuk kinerja KPK yang lebih baik," tutur Fahmi.

Upaya pelemahan yang lain, lanjutnya, penarikan 20 penyidik kepolisian dari KPK. Dengan ditariknya 20 penyidik ini, menurut Fahmi, otomatis kinerja KPK akan menurun. Dia lantas membandingkan KPK dengan lembaga antikorupsi di Malaysia.

"Malaysia saja punya 200 penyidik, sementara KPK, mereka ditarik, sedangkan tim KPK yang efektif sekarang hanya 30 orang," ujar Fahmi.

Politikus Partai Golkar itu juga mengkritisi penetapan penyidik KPK Novel Baswedan sebagai tersangka di kepolisian. Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengeluarkan pernyataan yang memutus polemik soal penyidik ini, Fahmi menilai implementasi dari perintah Presiden masih ditunggu.

"Contohnya di kepolisian yang kasus Novel, Suhardi Alius (Kepala Divisi Humas Polri) mengatakan bahwa kasus itu akan terus dilanjutkan," ungkapnya.

Saat ditanya mengapa para aktivis rata-rata lebih memilih menyambangi gedung KPK daripada mendemo kepolisian, Fahmi menilai, tidak perlu menekan kepolisian secara langsung.

"Dengan mendukung KPK, ada tekanan kepada Polri. Tidak perlu dukung di sini dan tekan di sana," kata Fahmi.

Seperti diketahui, dukungan masyarakat terhadap KPK terus mengalir sejak muncul ketegangan antara KPK dan kepolisian terkait penanganan kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM). Satu per satu elemen masyarakat menyambangi gedung KPK untuk menyampaikan dukungannya. Kemarin, sejumlah artis Ibu Kota mendatangi gedung KPK. Dua hari lalu, giliran seniman dan budayawan yang menyambangi gedung KPK.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Polisi Vs KPK"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

    PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

    Nasional
    Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

    Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

    Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

    Nasional
    Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

    Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

    Nasional
    Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

    Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

    Nasional
    Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

    Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

    Nasional
    Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

    Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

    Nasional
    DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

    DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

    Nasional
    JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

    JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

    Nasional
    JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

    JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

    Nasional
    Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

    Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

    Nasional
    KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

    KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

    Nasional
    Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

    Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

    Nasional
    Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

    Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

    Nasional
    Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

    Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com