Kapolri Harus Selamatkan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kasus dugaan korupsi proyek simulator di Korps Lalu Lintas Polri harus dijadikan momentum untuk menyelamatkan Polri dari berbagai ancaman yang dapat merusak atau bahkan menghancurkan kredibilitas dan eksistensi Polri.

Hal itu dikatakan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, Selasa (9/10/2012) di Jakarta, menyikapi pernyataan Presiden terkait konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Basarah mengatakan, selama bertahun-tahun, Polri tidak henti-hentinya mengalami berbagai masalah yang ditimbulkan, baik akibat ulah oknum-oknum Polri maupun gangguan dari luar. Seluruh jajaran kepolisian harus introspeksi diri bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang harus segera diperbaiki.

"Kapolri harus berpikir dan bertindak untuk lebih menyelamatkan institusi Polri daripada berpikir menyelamatkan orang per orang di tubuh Polri," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P itu.

Basarah juga berharap agar KPK selanjutnya fokus pada pemberantasan korupsi di lingkungan Polri. KPK jangan terjebak, apalagi dimanfaatkan oleh pihak tertentu, untuk menghancurkan institusi Polri.

"KPK harus punya strategi jitu untuk menangkap dan mengusir tikus dalam tubuh Polri. Namun, jangan sekali-kali berpikir, apalagi punya skenario untuk membakar rumahnya. Bangsa yang besar dan kompleks masalahnya ini sangat membutuhkan Polri yang kuat dan kredibel. Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak mempunyai institusi kepolisian," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Presiden memerintahkan Polri untuk menyerahkan penanganan kasus hukum dugaan korupsi simulator sepenuhnya kepada KPK. Keputusan itu diambil setelah Presiden bertemu pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta Kapolri, pada Senin (8/10/2012) siang.

Kasus simulator yang menyeret perwira tinggi Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, dan beberapa perwira Polri lain, menjadi pemicu konflik antara KPK dan Polri. Sengketa kewenangan penyidikan terjadi ketika KPK dan Polri sama-sama menetapkan tersangka tiga orang.

Pascaterungkapnya kasus simulator, Polri tidak memperpanjang masa tugas 20 penyidik di KPK. Konflik semakin meruncing ketika kepolisian hendak menangkap anggotanya yang bertugas di KPK, Komisaris Novel Baswedan, dengan tuduhan melakukan penganiayaan berat pada tahun 2004 silam.

Berita terkait dapat diikuti di topik: KPK Vs Polri.