Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timwas Century Akan Minta Rekaman Rapat ke KPK

Kompas.com - 25/09/2012, 14:34 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century akan meminta rekaman rapat tanggal 9 Oktober 2008 di Istana Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah itu akan dilakukan setelah Istana Negara menolak menyerahkan rekaman kepada Timwas.

"Nanti kita minta via KPK saja," kata anggota Timwas dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah, di Jakarta, Selasa ( 25/9/2012 ).

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam telah menyerahkan rekaman rapat kepada Pimpinan KPK. Istana menolak menyerahkan kepada Timwas lantaran DPR bukanlah lembaga penegak hukum. "Silakan diminta kepada KPK, digunakan pada yang semestinya, kalau memang itu bisa memuaskan DPR," kata Dipo.

Anggota Timwas dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasih mengatakan, fraksinya mendukung agar rekaman itu dibuka untuk memperjelas desas-desus selama ini mengenai rapat 9 Oktober.

"Kami tidak keberatan, enggak apa-apa dikasih ke Timwas," kata dia.

Pimpinan Timwas Century Pramono Anung enggan berkomentar mengenai sikap Istana yang menolak menyerahkan rekaman kepada DPR. Pramono hanya akan menanggapi pernyataan resmi yang disampaikan pemerintah secara tertulis. "Tentunya kalau ada jawaban seyogyanya disampaikan secara tertulis karena permintaan DPR secara terulis," kata Pramono.

Seperti diberitakan, rapat 9 Oktober 2008 itu mencuat pascapernyataan mantan Ketua KPK Antasari Azhar di salah satu televisi swasta. Awalnya, dalam pemberitaan, rapat itu disebut membahas bail out Bank Century. Akhirnya, pemberitaan itu dibantah oleh Antasari.

Rapat yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu hanya membahas antisipasi krisis ekonomi dunia. Namun, Timwas tetap ingin mendengar langsung substansi rapat itu.

Berita terkait penanganan kasus Century dapat diikuti dalam topik "Apa Kabar Kasus Century?"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Nasional
    Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

    Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

    Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

    Nasional
    Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

    Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

    Nasional
    Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

    Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

    Nasional
    KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

    KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

    Nasional
    Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

    Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

    Nasional
    PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

    PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

    Nasional
    PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

    PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

    Nasional
    Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

    Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

    Nasional
    Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

    Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

    Nasional
    Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

    Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

    Nasional
    Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

    Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

    Nasional
    Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

    Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

    Nasional
    KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

    KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com