Kompas.com - 24/09/2012, 20:46 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain memeriksa Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memeriksa Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan dan Komisaris Legimo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Polri tahun 2011.

Pemeriksaan itu dilakukan oleh penyidik KPK, Senin (24/9/2012), di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, tempat ketiga orang itu ditahan. Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan bahwa ketiga perwira Polri itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo. "KPK hari ini memeriksa Brigjen Didik Purnomo, AKBP Teddy Rusmawan, dan Kompol Legimo di Rutan Mako Brimob sebagai saksi untuk tersangka DS (Djoko Susilo)," kata Johan di Jakarta, Senin.

Pemeriksaan saksi simulator SIM di Rutan Mako Brimob tersebut dilakukan atas tawaran Polri. Kepala Polri Jenderal (Polisi) Timur Pradopo melalui Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Komaris Jenderal (Pol) Sutarman menyampaikan kepada pimpinan KPK agar pemeriksaan Didik dilakukan di tahanan saja. Ketiga perwira itu ditahan di Mako Brimob setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian.

Didik juga menjadi tersangka kasus yang sama di KPK. Ia merupakan pejabat pembuat komitmen proyek simulator SIM, sementara Teddy menjadi ketua panitia pengadaan proyek simulator SIM dan Legimo menjabat Bendahara Satuan Korlantas.

Dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM ini, KPK menetapkan empat tersangka. Selain Djoko dan Didik, mereka yang menjadi tersangka KPK adalah Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto. Didik, Budi, dan Sukotjo, juga menjadi tersangka Polri.

Sebelumnya, KPK sudah memeriksa sejumlah perwira polisi lain sebagai saksi untuk Djoko. Mereka yang diperiksa meliputi Kepala Subdit Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Indra Darmawan, Kepala Kepolisian Resor Kebumen AKBP Heru Trisasono, AKBP Wandi Rustiwan, AKBP Wisnhu Buddhaya, Komisaris (Kompol) Endah Purwaningsih, dan Kompol Ni Nyoman Suwartini. Selain itu, KPK sudah memeriksa Sukotjo dan sekretaris Budi Susanto, Intan Pardede, sebagai saksi untuk Djoko.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wagub Klaim DKI Jakarta Siap Implementasikan UU Cipta Kerja

    Wagub Klaim DKI Jakarta Siap Implementasikan UU Cipta Kerja

    Nasional
    Tak Hanya Jokowi, Prabowo Juga Pernah Singgung Rp 11.000 Triliun Uang WNI Tersimpan di Luar Negeri

    Tak Hanya Jokowi, Prabowo Juga Pernah Singgung Rp 11.000 Triliun Uang WNI Tersimpan di Luar Negeri

    Nasional
    Wamen BUMN: Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7 Persen, Kita Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

    Wamen BUMN: Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7 Persen, Kita Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

    Nasional
    Survei Lapor Covid-19: 40 Persen Orangtua di DKI Sebut Anaknya Sudah Bosan PJJ

    Survei Lapor Covid-19: 40 Persen Orangtua di DKI Sebut Anaknya Sudah Bosan PJJ

    Nasional
    Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

    Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

    Nasional
    MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

    MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

    Nasional
    Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

    Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

    Nasional
    Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

    Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

    Nasional
    Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

    Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

    Nasional
    Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

    Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

    Nasional
    Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

    Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

    Nasional
    Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

    Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

    Nasional
    Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

    Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

    Nasional
    KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

    KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

    Nasional
    Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

    Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X